Pemberian tunjangan khusus sebaiknya juga diiringi dengan jaminan peningkatan kesejahteraan dan penyediaan fasilitas yang layak, sehingga para guru merasa nyaman dan termotivasi untuk mengajar dan mengabdi di desa. Namun, pemerataan tenaga pendidik saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah.
Banyak sekolah di desa masih kekurangan ruang belajar yang layak, buku ajar yang belum lengkap, laboratorium, bahkan akses internet yang memadai.
Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah perlu memperkuat infrastruktur pendidikan, mulai dari perbaikan gedung, penyediaan alat dan bahan mengajar, hingga konektivitas digital untuk mendukung pembelajaran modern.
Perguruan tinggi pun dapat turut berperan melalui program pengabdian masyarakat, misalnya mengirim dan menempatkan mahasiswa pendidikan untuk membantu proses belajar mengajar di daerah-daerah yang kekurangan tenaga pendidik.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan sistem pembelajaran daring dapat menjadi dijadikan alternatif solusi untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses secara langsung.
Pada akhirnya, kekurangan guru di desa bukan hanya persoalan pendidikan, tetapi juga persoalan keadilan sosial. Anak-anak di desa berhak mendapat pengajaran yang layak, sama seperti anak-anak di kota.
Bila negara sungguh ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerataan tenaga pendidik harus menjadi langkah nyata, bukan sekadar janji dalam dokumen kebijakan. Jangan biarkan anak-anak desa kehilangan harapan hanya karena tak ada guru yang datang mengajar.
DAFTAR REFRENSI
https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6739311/data-kemendikbudristek-indonesia-kekurangan-1-312-759-guru-pada-2024