PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengakui tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Purbalingge menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah, pada tahun 2024 lalu.
Hal itu diungkapkan oleh Mas Bupati ketika penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Pusat Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan RI, di Graha Adiguna, Rabu, 10 September 2025.
"Sekitar 12 ribu pekerja di tahun 2024 mengalami PHK dari tempatnya bekerja. Ini menjadi perhatian bersama, karena tingkat PHK tersebut, menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah," ungkapnya.
Hal itu menurutnya tak hanya menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga, tetapi juga berdampak pada daya beli masyarakat dan perekonomian.
BACA JUGA:Order Menurun, 5.984 Pekerja Dirumahkan dan 4.147 Pekerja Di-PHK
Menurutnya, tingginya angka pengangguran tersebut dibutuhkan program-program dan solusi. Pemkab Purbalingga telah menyusun sejumlah konsep dan rencana pengembangan ekonomi daerah.
Yakni, berfokus pada peningkatkan ekspor produk unggulan lokal dan menarik investasi industri yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
“Ke depan kita harus jeli membaca, komoditas apa yang potensial untuk dikembangkan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Purbalingga,” ujarnya.
Salah satu upaya konkret Pemkab Purbalingga untuk mendorong produk UMKM lokal naik kelas dan dilirik pasar global. Yakni dengan melaksanakan pelatihan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
BACA JUGA:Dinas Tenaga Kerja Purbalingga Klaim Tidak Ada PHK Perusahaan, Hanya Atur Shift Kerja
Pelatihan tersebut, merupakan kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan RI.
Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan RI, Sugih Rahmansyah, menyampaikan pelatihan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) bagi UMKM di Purbalingga merupakan pilot project.
Selama tiga hari ke depan pihaknya akan membekali pelaku usaha tidak hanya secara teknis dalam hal pengemasan dan pencantuman kuantitas, tetapi juga membangun nilai kejujuran dan integritas dalam berdagang.
“Harapannya, produk UMKM tidak hanya diterima di pasar lokal, tetapi juga siap bersaing di pasar global,” jelasnya. (tya)