PENDISTRIBUSIAN : Dua orang pekerja tengah mengangkut gas melon untuk didistribusikan di Pangkalan milik Adi, Kamis (23/8). FIJRI RAHMAWATI/RADARMAS
TAMBAK - Sejumlah pangkalan gas elpiji 3 kilogram mulai selektif terhadap pembelinya. Termasuk sampai memasang larangan membeli gas bersubsidi tersebut bagi PNS, TNI, Polri atau warga mampu.
"Saya tempel kertas itu sejak pulang dari acara sosialisasi dari Polsek Sumpiuh beberapa bulan lalu tentang distribusi gas 3 kg. Biar malu kalau ada PNS dan orang mampu lainnya beli gas bersubsidi," ujar Adi Supriyanto, di pangkalannya usai bongkar gas, Kamis (23/8).
Meski sudah jelas terpampang, Adi menuturkan masih ada saja PNS yang membeli di pangkalannya. Lalu dengan sopan Adi menjelaskan bahwa gas melon untuk warga miskin. Selain itu, menawarkan bright gas 5,5 kg dengan kemudahan tabung boleh pinjam pakai.
Namun sayangnya, upaya pangkalan mlik Adi untuk membatasi peredaran gas melon tidak diimbangi dengan ketersediaan bright gas 5,5 kg di agen langganannya. Sehingga Adi terpaksa berlangganan ke agen di Kabupaten Kebumen.
Pangkalan Adi menerima 160 tabung gas melon. Sedangkan kuota dari agen antara 160 sampai 180 tabung. "Tidak pasti, kadang bisa 180 tabung. Tidak tahu kenapa ketika pasokan kuota sedang 160. Pangkalan terima saja jatahnya," jelas Adi yang beralamat di Desa Purwodadi Kecamatan Tambak sembari menunjukan logbook dari agen pemasok kepada Radarmas.
Sementara pangkalan milik Ulfah Riyanti terkadang masih sungkan dengan tetangga sekitar rumah yang berlangganan gas melon padanya. Terlebih ketika tetangga sekitar rumah sudah tidak kebagian stok. "Ada tetangga PNS untuk konsumsi domestik, ada juga PNS yang beli untuk dijual kembali," katanya.
Sedangkan di Kecamatan Sumpiuh, penjualan gas melon di luar pangkalan rata-rata Rp 21 ribu. Baik di warung maupun tukang gas keliling (delivery order). "Masih tetap Rp 21 ribu di warung, sama dengan yang di tukang gas keliling," kata Tahrir usai membeli gas. (fij/why)