CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang diusulkan Pemkab Cilacap, mendapat sorotan dari fraksi-fraksi DPRD.
Seperti permasalahan-permasalahan yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur.
Menanggapi beberapa hal itu, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman menegaskan, perencanaan pembangunan sudah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi, partisipasi, dan pengukuran indikator yang jelas.
"Perencanaan pembangunan yang disusun sudah mencerminkan kebutuhan masyarakat dan untuk mengatasi isu strategis daerah," katanya setelah sidang paripurna DPRD Cilacap, Selasa (3/6/2025).
BACA JUGA:Pasca Penutupan Lokalisasi Slarang, Puluhan PSK dan Mucikari Mengadu Ke Dewan
Selain itu, Bupati Syamsul menegaskan, perencanaan pembangunan tersebut telah terintegrasi dan selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
"Keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder, baik melalui forum konsultasi publik, musrenbang maupun penjaringan masukan melalui media sosial," tandasnya.
Kemudian terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat utamanya yang menjadi sorotan fraksi, Pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya untuk menyeselaikan itu semua dengan mengambil langkah-langkah konkret.
"Kita akan upayakan penyelesaian beberapa permasalahan tersebut salah satunya dengan berkomitmen penuh untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah, intinya setiap yang dikeluarkan oleh APBD harus bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (jul)