PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Arah koalisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Purbalingga mulai mengemuka ke permukaan. Dua koalisi besar kemungkinan bakal tersaji dalam Pilkada Purbalingga 2024.
Partai politik (parpol) sudah mulai saling merapat, untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada Purbalingga 2024.
Setelah Partai Amat Nasional (PAN) memastikan berkoalisi akam dengan PDIP dalam Pilkada. Yakni, dengan menyerahkan rekomendasi kepada calon bupati dari PDIP Dyah Hayuning Pratiwi.
Kali ini, dua parpol juga merapat ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Yakni, Partai Golkar dan Partai Gerindra.
BACA JUGA:PAN Resmi Dukung Petahana Bupati Maju di Pilkada Purbalingga
BACA JUGA:Sudah Daftar ke Parpol, Empat Calon Bupati Pastikan Maju Pilkada Purbalingga
Sinyal Partai Golkar merapat ke PKB terlihat dengan hadirnya utusan mereka ke Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Purbalingga, untuk mengambil formulir pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, Senin, 20 Mei 2024.
"Tadi pagi (Senin pagi, red) utusan dari Partai Golkar yakni Ahmad Sa'bani mengambil formulir. Beliau diterima oleh staff kami di Desk Pilkada," ungkap Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Purbalingga Puput Adi Purnomo kepada Radarmas.
Kemudian siang harinya, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purbalingga Adi Yuwono juga mengambil formulir pendaftaran ke Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Purbalingga.
Terkait merapatkan dua parpol yang sama-sama memiliki enam kursi di DPRD Kabupaten Purbalingga periode 2024-2029 ini ke PKB, untuk berkoalisi, Puput belum mau berspekulasi.
BACA JUGA:Bakal Cawabup PPP dan PKS Kembalikan Berkas Pendaftaran Lewat PDIP
BACA JUGA:DPC PDIP Purbalingga Yakin Usulkan Tiwi Bacabup Purbalingga
"Tugas kami (Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Purbalingga, red) adalah menerima pendaftaran dari siapa pun dan dari parpol mana pun. Untuk rencana koalisi masih perlu pembicaraan lebih lanjut," jelas pria yang juga Sekretaris DPC PKB Kabupaten Purbalingga ini.
Dia menjelaskan, tugas Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Purbalingga adalah menerima pendaftaran dan diserahkan kepada DPP PKB, untuk nantinya muncul rekomendasi.
"Koalisi juga menjadi ranah dari DPP (PKB). Tugas kami adalah melaksanakan rekomendasi tersebut," jelasnya.