Jateng Siap Siaga Bencana Hidrometeorologi, Ahmad Luthfi Tekankan Respons Cepat
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.-Humas Pemprov Jateng untuk Radarmas-
SEMARANG, RADARBANYUMAS.CO.ID – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Kesiapan personel, peralatan, hingga koordinasi lintas instansi harus dipastikan sejak dini agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat ketika bencana terjadi.
Hal itu ditegaskan Luthfi saat memimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Provinsi Jawa Tengah 2026–2027 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis 19 November 2026. Apel tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jateng, Sekretaris Daerah Jateng, jajaran Forkopimda Jateng, serta berbagai unsur penanggulangan bencana.
Luthfi menekankan pentingnya respons cepat dalam melakukan upaya penanggulangan bencana. Karennaya, seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, PMI, hingga masyarakat harus mampu bergerak secara terkoordinasi.
BACA JUGA:70 Persen Wilayah Banjarnegara Rawan Bencana, Pemkab Siapkan Status Siaga Darurat Hidrometeorologi
“Yang paling penting adalah quick response (respon cepat). Quick response itu apa? Kecepatan penanganan awal pada saat bencana,” tegasnya.
Menurutnya, penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari penyelamatan warga, mobilisasi personel, penyediaan logistik dan dapur umum, pelayanan kesehatan, hingga penanganan infrastruktur. Karena itu, setiap instansi harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Luthfi juga meminta kesiapsiagaan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota, terutama yang wilayahnya berisiko bencana, hingga tingkat desa.
Bupati dan wali kota harus siap mengambil langkah awal penanganan ketika bencana terjadi di daerahnya, dengan dukungan pemerintah provinsi dan instansi terkait.
BACA JUGA:BPBD Peringatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi, Banjarnegara Masuk Status Siaga
Apel tersebut merupakan langkah antisipasi menghadapi musim penghujan. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan akan terjadi pada Februari 2027.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan kondisi peralatan, kesiapan operasional dan personel, dan lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh unsur dapat langsung bergerak saat menghadapi situasi darurat.
“Ini tidak hanya dilakukan provinsi, seluruh kabupaten/kota tadi sudah saya sampaikan untuk dilaksanakan. Sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi bencana, semuanya sudah siap,” ucapnya.
Selain kesiapan aparatur, Luthfi mengingatkan pentingnya edukasi dan sistem peringatan dini kepada masyarakat. Informasi potensi bencana harus disampaikan secara cepat, termasuk melalui media sosial, agar warga memahami risiko serta langkah penyelamatan yang perlu dilakukan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

