DPRD Purbalingga Minta Penanganan Trantibumlinmas Utamakan Pencegahan

PURBALINGGA – Komisi I DPRD Kabupaten Purbalingga menekankan pentingnya langkah preventif dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Penegakan aturan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi harus diawali dengan upaya membangun kesadaran masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat Komisi I DPRD Purbalingga melakukan monitoring implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Trantibumlinmas di Kecamatan Kalimanah dan Bukateja, Jumat (17/7/2026).

Ketua Komisi I DPRD Purbalingga Padang Kusumo mengatakan, edukasi dan pembinaan kepada masyarakat harus menjadi prioritas sebelum dilakukan penindakan hukum.

"Yang dimaksud tindakan preventif adalah memberikan penyuluhan, edukasi melalui media sosial, serta pembinaan kepada masyarakat. Langkah ini menjadi dasar dalam membangun kesadaran dan ketertiban masyarakat sebelum dilakukan tindakan represif oleh aparat penegak hukum," katanya.

BACA JUGA:Soal Polemik PKL Alun-alun, Komisi I DPRD Purbalingga Minta PFC Dibuat Lebih Menarik

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Semester I Tahun 2026 di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) Kabupaten Purbalingga.

Komisi I mengapresiasi keberhasilan Dinarpus meraih akreditasi A untuk Perpustakaan Umum Daerah. Meski demikian, DPRD meminta peningkatan koleksi buku dan penyempurnaan fasilitas pendukung agar kualitas layanan kepada masyarakat semakin optimal.

"Alhamdulillah Dinarpus telah meraih akreditasi A sehingga patut diapresiasi. Masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama koleksi buku dan fasilitas pendukung. Namun secara keseluruhan Dinarpus sudah sangat luar biasa dalam pengelolaannya, sehingga perlu kita dukung agar ke depan menjadi semakin baik," tegasnya. ***

Sumber: