DPR Minta Prabowo Kaji Keluar dari BoP, Imbas Prajurit TNI Gugur di Lebanon

JAKARTA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengingatkan pemerintah Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan keluar dari Board of Peace (BoP). Hal ini menyusul tewasnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan.

Tiga prajurit tersebut diduga menjadi korban serangan Israel di sekitar pos dan konvoi pasukan. Selain korban jiwa, sejumlah prajurit TNI juga mengalami luka ringan hingga berat dan mendapat perawatan di Lebanon.

Hasanuddin mengaku pesimistis terhadap kepatuhan Israel terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia khawatir insiden serupa dapat terulang jika Indonesia tetap berada dalam BoP yang diinisiasi Donald Trump.

"Sehingga ini akan mubazir kalau kita berada di wilayah BOP begitu," kata Hasanuddin di kompleks parlemen, Rabu (1/4). Ia menilai keberadaan Indonesia di BoP perlu dikaji ulang secara serius.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Resmi Tunjuk Saiful Hidayat Jadi Dirut Baru BPJS Ketenagakerjaan

Menurutnya, pemerintah harus menimbang manfaat dan risiko secara matang. Terlebih, insiden yang menewaskan prajurit TNI dinilai menjadi peringatan penting.

"Jadi menurut hemat saya dipertimbangkan saja berulang kali dulu apa manfaatnya ada di BOP," ujarnya. Ia juga menyoroti potensi risiko yang tidak diinginkan ke depan.

Sebelumnya, serangan di Lebanon menewaskan Farizal Romadhon pada Minggu (29/3). Sehari berselang, dua prajurit lainnya juga dikonfirmasi gugur akibat meningkatnya intensitas pertempuran.

Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, menyebut dua prajurit lain mengalami luka berat. Mereka telah mendapatkan penanganan medis intensif di fasilitas kesehatan di Lebanon.

BACA JUGA:Prabowo Ganti Pucuk Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat Nahkodai Periode 2026–2031

Di tengah situasi tersebut, Indonesia masih berada dalam BoP. Namun, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan seluruh pembahasan dalam forum itu sementara ditangguhkan.

Pemerintah sebelumnya juga membuka opsi keluar dari BoP jika tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Isu kemerdekaan Palestina menjadi salah satu pertimbangan utama.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keikutsertaan Indonesia di BoP bertujuan mendorong solusi dua negara bagi Palestina. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari komitmen diplomasi Indonesia.

"Jika kami berada di dalamnya, kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang," kata Prabowo. Ia menekankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas.

Sumber: