Efisiensi Anggaran, Pemkab Purbalingga Belum Pastikan Pos yang Bakal Dipangkas
ASN Pemkab Purbalingga mengikuti apel dan silaturahmi di Alun-alun Purbalingga, Selasa (31/3/2026).-Aditya/Radarmas-
PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Pemkab Purbalingga memastikan akan melakukan efisiensi anggaran. Namun, hingga kini belum ada kepastian pos anggaran yang akan dipangkas.
Kebijakan ini disebut sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global. Meski begitu, rincian teknis masih belum diungkap.
Sekda Purbalingga Herni Sulasti menyebut, efisiensi sudah mulai dilakukan di sejumlah sektor. Tetapi, layanan publik dipastikan tidak terdampak.
“Pemerintah daerah telah melakukan berbagai penghematan di sejumlah sektor. Meski demikian, efisiensi tersebut tidak akan berdampak pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
BACA JUGA:Belanja Pegawai Purbalingga Membengkak Rp 964 Miliar, Tembus 36,24 Persen dari APBD
Hingga saat ini, Pemkab belum memaparkan sektor mana yang akan dikurangi. Besaran penghematan yang ditargetkan juga belum disampaikan.
Pemkab masih mengkaji sejumlah skema penyesuaian. Termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja fleksibel.
“Kita masih mempertimbangkan karena kondisi daerah berbeda dengan kota besar seperti Jakarta. Namun, kita tetap akan mengikuti kebijakan dari gubernur, termasuk rencana satu minggu satu hari ke kantor dengan bersepeda,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan efisiensi tidak boleh berdampak pada pelayanan. ASN diminta tetap menjaga kualitas kerja.
BACA JUGA:Efisiensi SOTK Baru Hemat Rp1,2 Miliar, Pemkab Purbalingga Masuk Tahap Penataan Aset
“Pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sangat penting,” katanya.
Ia meminta ASN tetap profesional dan disiplin. Pelayanan harus tetap cepat, tepat, dan ramah.
“Jadikan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan kita,” ujarnya.
Namun tanpa kejelasan pos anggaran yang dipangkas, arah efisiensi dinilai belum terukur. Kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran daerah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
