Belanja Pegawai Purbalingga Membengkak Rp 964 Miliar, Tembus 36,24 Persen dari APBD

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Belanja pegawai Pemkab Purbalingga mencapai Rp 964,242 miliar pada 2026. Angka tersebut setara 36,24 persen dari total APBD sebesar Rp 2,106 triliun.

Persentase tersebut melampaui batas ideal nasional. Pemkab menargetkan penurunan hingga 30 persen pada 2027.

Kepala Bapperida Purbalingga Nugroho Priyo Pratomo mengatakan, saat ini fokus utama adalah menekan porsi belanja pegawai. Selisih sekitar enam persen menjadi target penyesuaian.

“Saat ini struktur belanja pegawai masih berada di angka 36,24 persen. Jadi fokus kami saat ini adalah melakukan penyesuaian untuk menghilangkan enam persen tersebut,” katanya.

BACA JUGA:Musrenbangcam Dapil V, DPRD Purbalingga Ingatkan Prioritas dan Keterbatasan APBD

Penyesuaian dilakukan dengan mengkaji ulang komponen belanja. Langkah ini diharapkan mampu menurunkan porsi belanja pegawai secara bertahap.

“Informasinya masih akan ada relaksasi pelaksanaan angka belanja pegawai pada tahun anggaran 2027. Namun, sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat, kami akan fokus menekan hingga 30 persen dari struktur APBD,” jelasnya.

Kepala Bakeuda Purbalingga Imam Khasbulah merinci, komponen terbesar berasal dari gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 602,531 miliar. Disusul tunjangan profesi guru Rp 200,628 miliar.

Tambahan penghasilan ASN mencapai Rp 95,569 miliar. Insentif pajak dan retribusi ASN sebesar Rp 3,701 miliar.

BACA JUGA:APBD 2026 Fokus Infrastruktur, Rp75 Miliar Digelontorkan untuk Jalan

Belanja lainnya meliputi tambahan penghasilan guru PNSD Rp 258 juta. Gaji dan tunjangan DPRD Rp 28,355 miliar.

Gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp 1,098 miliar. Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah Rp 852 juta.

Belanja pegawai BLUD tercatat Rp 31,247 miliar. Seluruhnya terakumulasi dalam total belanja pegawai Rp 964,242 miliar.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan, efisiensi tidak akan dilakukan dengan mengurangi pegawai. Termasuk tidak ada pemutusan kontrak PPPK.

Sumber: