Mina Padi Tersendat SDM dan Pola Konsumsi, DPPP Akui Tantangan Bukan di Alam

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Program mina padi di Kabupaten Purbalingga ternyata belum sepenuhnya berjalan mulus. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga (DPPP) menyebut kendala utama bukan pada sumber daya alam, melainkan faktor SDM dan kebiasaan petani.

Kepala Bidang Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga, Akromudin, menjelaskan mina padi menggabungkan budidaya padi dan ikan dalam satu lahan. Ia menegaskan, jika Standar Operasional Prosedur (SOP) dijalankan dengan benar, kendala teknis sebenarnya minim.

“Ketika sudah mendapatkan hasil, arahnya bukan untuk modal berikutnya. Masyarakat yang melaksanakan mina padi masih ke arah konsumsi, jadi keberlanjutan program tidak terlaksana. Padahal, mina padi harusnya tidak hanya satu siklus,” jelasnya, Senin (23/2/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi catatan bahwa persoalan keberlanjutan program belum sepenuhnya diantisipasi melalui pendampingan manajemen usaha. Jika hasil panen habis untuk konsumsi, maka siklus produksi berisiko berhenti di tengah jalan.

BACA JUGA:Dukung Ketahanan Pangan, Tiga Desa di Purbalingga Diverifikasi Program Mina Padi 2026

Selain manajemen hasil, tantangan teknis muncul pada pengendalian hama. Dalam sistem mina padi, penggunaan pestisida kimia harus diganti bahan nabati demi menjaga pertumbuhan ikan.

“Ikan bisa terganggu pertumbuhannya atau bahkan mati jika terkena bahan kimia,” tegas Akromudin.

Masalahnya, sebagian petani belum terbiasa dengan pestisida nabati karena dinilai bereaksi lebih lambat dibanding bahan kimia.

Di sisi lain, perubahan pola tanam dan pola pengendalian hama membutuhkan pendampingan intensif yang konsisten.

BACA JUGA:Staf Ahli Kemenko Pangan Tinjau Mina Padi Desa Grenggeng Kebumen

Untuk mencegah konflik, DPPP mewajibkan komunikasi antara petani, pemerintah desa, dan kelompok pengguna pemanfaatan air. Kesamaan persepsi dinilai penting agar pengaturan air tidak memicu gesekan dan tidak menurunkan produksi padi.

“Di tingkat wilayah sudah disampaikan ke pemerintah desa,” pungkasnya.

Sumber: