Musrenbangcam Dapil V, DPRD Purbalingga Ingatkan Prioritas dan Keterbatasan APBD

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga resmi dimulai.

Mengawali rangkaian tersebut, warga Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Kejobong, Kaligondang, dan Pengadegan menggelar musyawarah di Aula Kecamatan Kejobong, Senin (23/2/2026).

Forum ini dihadiri jajaran perangkat daerah serta Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari Dapil V, yakni H. Hamid SH (Fraksi PKB) dan Sarjono SPd MSi (Fraksi Gerindra).

Mewakili anggota dewan Dapil V, Sarjono menegaskan Musrenbang bukan sekadar rutinitas tahunan. Ia menekankan forum tersebut harus benar-benar menjadi ruang sinkronisasi antara kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

BACA JUGA:DPRD Purbalingga Minta Kemiskinan dan Kepesertaan BPJS PBI Jadi Prioritas RKPD 2027

"Musrenbang merupakan forum di mana kita saling berdiskusi dan bermusyawarah mengenai berbagai masalah di masyarakat untuk dapat diselesaikan dalam pembangunan daerah," tegasnya.

Sarjono memastikan legislatif akan mengawal ketat usulan warga yang telah disaring dari tingkat desa agar tidak berhenti di meja administrasi. Aspirasi tersebut, menurutnya, harus terus dibawa hingga ke Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musrenbang tingkat kabupaten.

Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat. Usulan yang masuk harus diseleksi secara transparan berdasarkan skala prioritas.

"Kami menyadari aspirasi yang masuk akan jauh lebih banyak dibanding sumber daya yang tersedia. Untuk itu, prioritas akan diberikan berdasarkan tingkat kepentingan, kemendesakan, serta kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat," jelasnya.

BACA JUGA:Realisasi PAD 2025 Tembus 101 Persen, DPRD Purbalingga Soroti Layanan BLUD dan Modal BUMD

Lebih lanjut, ia memaparkan arah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Purbalingga tahun 2027 akan berfokus pada tema “Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan”.

Fokus pada infrastruktur dinilai mendesak mengingat kualitas jalan, irigasi, dan sanitasi di Purbalingga masih perlu ditingkatkan. Infrastruktur yang belum optimal berpotensi menghambat mobilitas warga dan meningkatkan biaya ekonomi.

Di sisi lain, sektor pariwisata dan UMKM juga didorong agar tidak sekadar menjadi slogan tahunan. Dukungan konkret, terutama akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha lokal serta desa wisata, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten.

"Semoga melalui perencanaan yang matang, partisipatif, dan terarah, kita dapat mewujudkan pembangunan Kabupaten Purbalingga yang lebih merata, ekonomi yang tumbuh, serta masyarakat yang semakin sejahtera," pungkasnya.(***)

Sumber: