Skema Subsidi Motor Listrik 2025 Berubah, Konsumen Wajib Tahu Aturan Baru

RADARBANYUMAS.CO.ID - Pemerintah diperkirakan akan mengubah skema subsidi motor listrik mulai 2025. Langkah ini diambil karena kuota subsidi yang ada saat ini hampir habis dan diperlukan mekanisme baru agar program tetap berjalan efektif.

Selama ini, konsumen motor listrik bisa mendapatkan bantuan subsidi sebesar Rp7 juta per unit melalui sistem Sisapira. Kebijakan tersebut berlaku satu kali untuk setiap NIK/KTP dan terbukti mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap motor listrik.

Namun, dengan terserapnya sebagian besar kuota, pemerintah tengah menyiapkan pola insentif yang berbeda. Opsi yang banyak dibahas adalah mengganti subsidi langsung dengan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Pelaku industri menyambut baik rencana perubahan ini, meski tetap berharap kebijakan baru tidak menurunkan daya beli konsumen. Mereka menilai skema baru harus menjaga agar harga motor listrik tetap terjangkau.

BACA JUGA:Motor Bebek Hemat BBM, WMOTO Porter 125 Jadi Sorotan di IMOS 2025

BACA JUGA:Alva Cervo Q, Motor Listrik Skutik Sporty yang Siap Bersaing dengan PCX

Rencana Pemerintah

Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Keuangan sedang membahas rancangan insentif baru. Tujuannya adalah menciptakan skema yang lebih transparan, efisien, dan mudah diawasi. Pemerintah menargetkan regulasi baru bisa diterapkan mulai Agustus 2025.

Tantangan Skema Baru

Meskipun dianggap lebih sederhana dari sisi administrasi, insentif PPN DTP juga punya tantangan. Harga motor listrik bisa kembali terasa mahal jika tidak diimbangi dengan dukungan tambahan. Hal ini bisa membuat konsumen menunda pembelian hingga aturan resmi keluar.

Dampak terhadap Pasar Motor Listrik

Data penjualan menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen motor listrik di Indonesia terjual karena adanya subsidi. Setelah kuota subsidi habis pada akhir 2024, penjualan langsung mengalami perlambatan. Perubahan skema diharapkan dapat memulihkan tren positif ini.

Hal yang Perlu Diperhatikan Konsumen

Bagi calon pembeli, penting untuk menunggu kepastian aturan resmi sebelum memutuskan membeli motor listrik. Selain mekanisme insentif, kemungkinan akan ada perbedaan syarat administrasi, kuota unit, hingga tata cara pengajuan.

Secara keseluruhan, kebijakan baru pemerintah diharapkan mampu tetap mendorong adopsi motor listrik di Indonesia. Perubahan skema dari subsidi langsung ke insentif PPN DTP bisa membuat sistem lebih teratur, meskipun efeknya terhadap harga masih perlu dicermati. Dengan koordinasi antara pemerintah, produsen, dan masyarakat, motor listrik tetap berpeluang menjadi pilihan utama kendaraan ramah lingkungan di masa depan.

Sumber: