Polri dan BIN Harus Siapkan Antisipasi Konflik

JAKARTA-Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) terus memantau manuver ataupun gerakan-gerakan politik, yang berpotensi menciptakan adu domba dan mengorbankan masyarakat. Bamsoet -panggilan bekennya- mendorong ketiga institusi negara itu selalu mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk, akibat manuver para politisi. Pernyataan Bansoet itu sebagai respons atas potensi gesekan akibat deklarasi #2019GantiPresiden dan penolaknya yang berujung ricuh. Belum lama ini gesekan antara massa pendukung #2019GantiPresiden dan penolaknya terjadi di Pekanbaru, Riau serta Surabaya, Jawa Timur. Bamsoet mengatakan, sejauh ini kinerja TNI, Polri dan BIN patut diapresiasi. Pasalnya mereka berhasil menetralkan kondisi di masyarakat di tengah maraknya manuver para politisi. “Tindakan antisipatif patut diteruskan. Pimpinan DPR berharap apa yang terjadi di Surabaya dan Riau belum lama ini tidak berulang di kota-kota lainnya,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/9). Legislator Partai Golkar itu menambahkan, seyogianya suasana menuju tahun politik 2019 tetap menyenangkan. Selain itu, kata Bamsoet, uasana kondusif di masyarakat juga harus dipertahankan meski ada perbedaan sikap soal politik. Anggota DPR itu menambahkan, deklarasi #2019GantiPresiden tidak salah. Bahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat, kata Bamsoet, gerakan #2019GantiPresiden tidak bisa disalahkan. “Pun, ketika para pegiat deklarasi itu punya massa pendukung di beberapa tempat, juga tidak boleh dikecam. Bahkan semua pihak patut menerimanya sebagai fakta apa adanya,” tegasnya. Namun, ketika pergerakan massa pendukung deklarasi dan penolaknya berpotensi menimbulkkan bentrok hingga mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas), maka negara punya kewenangan untuk bertindak melalui aparat. “Aparat keamanan di setiap daerah wajib hadir untuk menengahi sekaligus mencegah gesekan,” tegasnya. Oleh karena itu Bamsoet meminta masing-masing kelompok bisa menahan diri. “Semua pihak juga harus menghormati aparat keamanan di setiap daerah ketika mereka harus membuat keputusan terbaik untuk meminimalisasi risiko sekecil apa pun,” pungkasnya. (sat/JPC)

Sumber: