Alumni UM Purwokerto Kritisi Gerakan Kritik Presiden, Dr Walim : Itu Tindakan Keblinger, Latah, dan Pragmatis

PURWOKERTO,RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Akhir-akhir ini marak kalangan akademisi melontarkan kritik terhadap Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Gerakan kritik itu muncul dari satu kampus ke kampus lain. Namun, gerakan tersebut ternyata juga dikritisi. Salah satu alumni Universitas Muhammadiyah (UM) Purwokerto Dr Walim SH MH CLA CMe CLI menilai gerakan itu sebagai tindakan keblinger, latah, dan pragmatis.

Bagi para pengkritiknya, Presiden disebut telah mencederai proses demokrasi dakam perhelatan Pilpres 2024. Presiden dinilai terlalu cawe-cawe hingga melanggar aturan. "Pertama yang saya pertanyakan ialah, mana tindakan Presiden Joko Widodo yang melanggar prinsip demokrasi dalam perhelatan Pilpres ini," kata Dr Walim yang juga seorang advokat, kurator, likuidator, mediator, dan auditor hukum di kantor Walim SH & Partners Kota Tangerang, Banten, Minggu (4/2/2024).

BACA JUGA:Kecelakaan Maut di Sokaraja, Motor Tabrak Motor dan Pejalan Kaki

Dr Walim, alumni UM Purwokerto dari Fakultas Hukum pada tahun 2005 itu, mengatakan, soal putusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya bisa membuat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres, juga bukan merupakan pelanggaran demokrasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. "Fakta hukum yang ada memperlihatkan jika Presiden Joko Widodo masih taat terhadap keputusan konstitusi. Jadi, saya katakan No jika disebut Presiden Jokowi melanggar demokrasi dalam persoalan ini," ujarnya.

Terkait dengan Bantuan Sosial (Bansos) yang dituding dipolitisasi, Dr Walim mengatakan, Bansos sudah ada dari dulu, dan sudah lama dilakukan. Selain itu, Bansos yang bersumber dari APBN tentunya sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif saat penyusunannya.  "Tuduhan-tuduhan yang tak berdasar yang kemudian diulang-ulang itulah yang saya sebut dengan tindakan keblinger, latah, dan pragmatis," kata Dr Walim.

BACA JUGA:Berkat 5 Fitur AI yang Cuma Ada di Galaxy S24 Series, Perjalanan Traveling Kini Lebih Praktis!

Dia menegaskan, dirinya mengkritisi gerakan mengkritik Presiden Joko Widodo juga sebagai sebuah ikhtiar untuk menjaga demokrasi. Menurutnya, banyak kalangan yang mengkritik Presiden Joko Widodo tidak demokratis, namun saat dikritik balik lalu menjadi Baper. "Jadi jangan pengin demokrasi tapi lalu tidak memiliki jiwa demokrasi," katanya.

Dr Walim mengatakan, dibanding ada melakukan gerakan-gerakan pragmatis, apa tidak sebaiknya kalangan kampus bersurat atau bahkan langsung menemui Presiden Joko Widodo untuk menyatakan pemikirannya. "Karena bukan tidak mungkin pula, gerakan mereka dimanfaatkan paslon lain," imbuh dia.

BACA JUGA:Makin Keren dengan Tampilan Baru, Transaksi Pakai BRImo Makin Seru

Tentang kekhawatiran adanya kecurangan dalam Pilpres, Dr Walim menyarakankan, agar pihak kampus seperti dosen maupun guru besar untuk mendorong mahasiswa menjadi pengawas. Misal lewat program KKN dan sebagainya. "Jika mahasiswa cenderung lebih obyektif dan imparsial," tandas Dr Walim. (ads/dea/dis)

Sumber: