Jateng Terbesar Turunkan Kemiskinan

SEMARANG- Penurunan angka kemiskinan per Maret 2018 di Indonesia mencetak sejarah. Angka kemiskinan di Indonesia mencapai posisi single digit menjadi yakni 9,82 persen. Berita Resmi Statistik yang diunduh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) bps.go.id menyatakan, per Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 633.000 jiwa. Yakni menjadi 25,95 juta dari kondisi September 2017 di angka 26,58 juta jiwa. Dari total penurunan 633.000 jiwa, Jawa Tengah paling banyak menyumbang penurunan jumlah warga miskin. Provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini mencatatkan penurunan kemiskinan sebesar 300.290 jiwa. "Alhamdulillah niki enthuk kabar, kabare lumayan. BPS melaporkan hasil surveinya. Ternyata seluruh Indonesia, provinsi yang paling banyak menurunkan angka kemiskinan itu Jateng," ujar Ganjar Pranowo belum lama ini. ). Berdasarkan data BPS, Maret 2017 lalu, kemiskinan Jateng masih diangka 13,01 persen atau 4 juta jiwa lebih. Pada Maret tahun ini turun menjadi 11,32 persen. Sehingga, angka agregat pengentasan kemiskinan di Jateng pada Maret 2018 dibandingkan Maret 2017, turun sebesar 553.520 orang. Dibanding dua provinsi lain yang berpenduduk gemuk, Jateng paling unggul. Penurunan kemiskinan di Jawa Barat sebesar 158.620 orang. Sedangkan Jawa Timur 72.680 orang. Sedangkan provinsi lain, penurunan kemiskinan hanya berkisar belasan hingga puluhan ribu. Bahkan ada yang angka kemiskinannya naik seperti Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Ganjar mengatakan, penurunan angka kemiskinan yang tinggi ini berkat kerja keras semua pihak utamanya pemerintah dari level pusat hingga desa. "Saya memang surprise saat diberikan data-data itu, berarti kerja keras selama ini memberikan hasil dengan penurunan tertinggi," ujarnya saat dihubungi kembali, Selasa (17/7). Penurunan kemiskinan yang signifikan ini, ungkapnya, dipengaruhi beberapa faktor. Pertama yakni adanya kesadaran untuk mengakui masih adanya angka kemiskinan yang tinggi pada level kabupaten/kota hingga desa. Kedua dilakukannya pembahasan dan rapat secara terus-menerus sehingga memunculkan ide kreatif dari kabupaten/kota sebagai solusi pengentasan kemiskinan. "Karena tidak malu mengakui masih ada yang miskin, ini lalu muncul banyak ide. Dan tugas provinsi sebenarnya menstimulasi, memberi data dan sharing program apakah itu RTLH, akses permodalan, pendidikan, kesehatan yang diberikan," terangnya. Ide kreatif itu salah satunya dilakukan Pemkot Surakarta terkait data warga miskin. Terobosan yang dilakukan yakni dengan mengunci data warga miskin serta melakukan update dan verifikasi setiap tiga bulan. "Saya apreasiasi, karena ini akan mendorong program bisa diberikan pada yang berhak," terangnya. Pengentasan kemiskinan ungkapnya tidak bisa dilakukan secara instan. Hal yang masih terus diperbaiki yakni ketepatan data agar program dan perlakuan yang diberikan pada warga miskin tidak meleset. Kemudian pada bidang pendidikan dan kesehatan. Tiga hal itu menurutnya yang akan menjadi fokus guna percepatan pengentasan kemiskinan. Padat karya yang menjadi salah satu program nasional memang turut berperan menurunkan angka kemiskinan. Itu merupakan 'arisan' pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Namun yang lebih penting menurutnya adalah mendorong masyarakat untuk bisa memiliki kemandirian ekonomi. "Padat karya itu salah satu, dan tidak bisa hanya itu karena kedepannya harus ada program yang bisa menolong mereka mandiri secara ekonomi," pungkasnya. (kom/dis)

Sumber: