Di Jogja Juga Muncul Klaster di Lingkungan Sekolah, PTMT Dihentikan

Grafis Radar Jogja JOGJA – Pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) baru dimulai, muncul kasus Covid-19 di lingkungan sekolah. Untuk meminimalisasi penularan virus, PTMT dihentikan sementara. Kemudian pelajar yang terkonfirmasi positif, menjalani isolasi mandiri (mandiri). Peristiwa ini terjadi di SDN Panggang 1, Kalurahan Giriharjo, Kapanewon Panggang. Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Hasil tracing petugas medis keluar dan diketahui ada sejumlah pelajar yang positif korona. https://radarbanyumas.co.id/dindikbud-purbalingga-klaim-bukan-klaster-ptm-kini-siswa-ikut-isolasi-terpusat-di-masing-masing-sekolah/ Panewu Panggang Winarno mengatakan, kasus penularan virus korona di SDN Panggang 1 diketahui saat pelaksanaan PTMT. Terdeteksi seorang siswa tertular virus dari teman sepermainan. Pelajar itu telanjur masuk sekolah dan secara pararel menular, lalu menyebar. “Mulanya ada warga dinyatakan positif korona dan menularkan ke anak. Si anak bermain dengan salah seorang siswa di SDN 1 Panggang hingga terjadi penularan,” kata Winarno saat dihubungi kemarin (23/9). Dikatakan, dari temuan kasus seluruh siswa kelas lima berjumlah 28 anak dan siswa kelas enam berjumlah 25 anak dilakukan tes korona. Termasuk dua guru yang mengajar di dua kelas juga ikut dites. “Hasilnya empat anak dinyatakan positif Covid-19. Sedangkan untuk hasil tes anak kelas enam belum keluar, karena sampel baru diambil Selasa (21/9),” ungkapnya dikutip dari Radar Jogja. Sementara itu, Kepala SDN Panggang 1 Maryana saat dikonfirmasi kemarin tidak menampik adanya siswa tertular virus korona pada saat pelaksanaan PTMT di sekolah. “Kejadiannya Rabu (15/9),” katanya. Internal sekolah langsung mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan anak yang terpapar Covid-19 menjalani isolasi secara mandiri. Pihaknya memastikan kasus ini telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan melalui koordinator wilayah di Kapanewon Panggang. Terpisah, Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan, jika bicara level PPKM wilayahnya sudah di level 2. Namun karena penerapan aglomerasi hanya bisa mengikuti kebijakan dengan tetap di level 3. Pihaknya bersyukur, tren kasus Covid-19 terus melandai. Jumlah kasus baru hingga kasus aktif konfirmasi positif terus berkurang setiap hari. “Data fluktuatif, namun angkanya terus menurun jika dibanding sebelumnya. Kami meminta masyarakat dan semua pihak menjaga protokol kesehatan,” katanya. Dorong Pengawasan Libatkan Puskesmas Belajar dari munculnya klaster PTMT di Jatim, Jateng, DKI Jakarta dan teranyar pelajar positif Covid-19 di SDN 1 Panggang, kalangan dewan menyoroti anak usia belum wajib vaksin, dilarang mengikuti sekolah tatap muka. Anggota DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, anak usia 12 tahun ke bawah sejatinya tidak diperbolehkan dulu mengikuti sekolah tatap muka. Rata-rata usia seperti kelas 1-5 SD. “Saya menyarankan untuk SD yang belum vaksin, ya jangan tatap muka. Salah satu syarat tatap muka kan vaksin,” katanya saat ditemui saat turut memantau pelaksanaan vaksinasi di Gereja Pugeran, Kota Jogja, kemarin (23/9). https://radarbanyumas.co.id/temukan-pelanggaran-saat-sidak-di-smkn-1-tengaran-ganjar-perbaiki-sekarang-atau-kembali-daring/ Politikus PDIP ini menjelaskan, belajar pengalaman dari daerah lain bahwa setelah PTMT dibuka justru terbitlah klaster. Kota Jogja diminta melakukan kajian untuk melihat bagaimana tingkat keparahan anak usia 12 tahun ke bawah manakala terpapar virus korona. Terlebih, mereka di usia itu belum termasuk wajib vaksin. Hal ini untuk meminimalisasi kemungkinan buruk terjadi. “Apakah mematikan atau tidak, atau tingkat keparahannya seperti apa. Lebih parah anak usia 12 tahun ke bawah atau orang tua, harapan saya harus ada kajian. Jangan sampai kita kehilangan satu generasi dalam konteks pembangunan SDM,” ujarnya. Selain itu, untuk mencegah adanya klaster PTMT di Kota Jogja juga diperlukan adanya pengawasan jalannya protokol kesehatan (prokes) terhadap sekolah-sekolah yang dilakukan oleh puskesmas setempat. Bukan saja pengawasan dilakukan oleh satgas sekolah maupun dinas terkait. Mengingat persoalan Covid-19 adalah bagian dari persoalan kesehatan. “Sekolah-sekolah itu berada di masing-masing wilayah kerja puskesmas. Puskesmas juga punya surveilans di tiap-tiap kelurahan, itu kan bisa maping,” jelas mantan ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Jogja itu. Mengingat Kota Jogja yang hanya memiliki luasan sekitar 32 km persegi, artinya masih dapat dijangkau. Aksesbilitas juga mudah. “Kalau mau serius betul meminimalisasi klaster itu sangat mungkin. Kalau dipetani lebih mudah di sini daripada Jakarta, Semarang misalnya,” tambahnya. Anggota DPRD Kota Jogja lainnya Krisnadi Setyawan tetap keukeuh meminta PTMT digelar jika status tanggap darurat Covid-19 di DIJ dicabut. Menurutnya, terlalu berisiko saat ini membiarkan para siswa, terutama anak di abwah 12 tahun yang belum divaksin, untuk kembali ke sekolah. Dia meminta Disdikpora Kota Jogja menerapkan syarat wajib persetujuan orang tua untuk PTMT. “Memang sudah terlalu lama (PJJ), tapi bersabar sedikit lagi hingga vaksinasi benar-benar rampung dan status tanggap darurat dicabut,” pintanya. Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) tidak menampik pemkot saat ini masih menghadapi problem PTMT untuk anak usia 12 tahun ke bawah yang belum wajib vaksin. Padahal persoalan pendidikan dasar paling banyak dihadapi oleh kelas 1-5 SD. Dan ini butuh dilakukan secara tatap muka. Hal ini yang tengah diupayakan bersama untuk mencari solusi. “Ini yang sedang kita upayakan, bagaimana caranya supaya mereka masih bisa melakukan aktivitas sekolah seperti PTMT tetapi mereka aman,” katanya. Namun demikian kunci sekolah luring, menurut mantan wartawan ini, tidak semata-mata sudah vaksin, memakai masker atau mencuci tangan saja. Tetapi, paling utama menyangkut SOP untuk melaksanakan prokes Covid-19, pencegahan dan penanganannya. Terpisah, Kepala SDN Lempuyangwangi Kota Jogja Esti Kartini mengatakan, saat ini siswa yang masuk mengikuti PTMT adalah kelas 6 dan 5. Diakui, kelas 5 memang belum mendapatkan suntikan vaksin karena rerata masih di bawah usia 12 tahun ke bawah. Namun, ini karena sekaligus untuk menyiapkan mereka dalam rangka Asesmen Nasional (AN). “Belum (vaksin), sama Pak Menteri (Mendikbud Ristek) waktu silaturahmi di Tamsis (Pendapa Taman Siswa) kemarin boleh tatap muka walau belum vaksin, tapi tetap prokes,” katanya. Di sekolah itu juga sudah menerapkan sistem antarjemput anak secara drive thru. Ketika mengantar anak-anak langsung diturunkan di depan lobby sekolah dan orang tua langsung pulang. Begitu juga ketika menjemput, orang tua langsung dengan kendaraannya satu per satu masuk halaman sekolah, melalui absen petugas untuk memanggil siswa yang telah dijemput. (gun/wia/laz)

Sumber: