Legislator PAN Soroti Anggaran Vaksin Covid-19, Ada Apa?

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN Intan Fauzi (Istimewa) JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Intan Fauzi menyoroti kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang farmasi. Hal ini dipertanyakan Intan saat rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Biofarma (Persero), Dirut Indofarma Tbk, Direksi Kimia Farma Tbk yang membahas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi, PT Bio Farma (Persero) meraup laba bersih senilai Rp 1,93 triliun pada 2021 atau naik 567,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Raihan laba bersih tersebut mencapai 186,9 persen dari target RKAP 2021. Sedangkan realisasi total aset sebesar Rp 40,44 triliun per 31 Desember 2021. Total aset perusahaan tersebut naik 23,71 persen dari 31 Desember 2020. Total aset tersebut melebihi target RKAP tahun 2021 sebesar 136,6 persen. Politikus PAN ini mempertanyakan aset lancar dan tidak lancar yang belum tergambar dalam presentasi Dirut Bio Farma, Honesti Basyir. https://radarbanyumas.co.id/kepala-bpkad-bogor-dipanggil-kpk-usut-kasus-korupsi-ade-yasin/ “Mengenai aset, berapa Nilai Asset Lancar dan Kewajiban Lancar. Tentu kita berharap aset lancar lebih besar dari liabilitas,” kata Intan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/5). Anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN Intan Fauzi (Istimewa) Legislator daerah pemilihan (Dapil) Kota Bekasi ini juga menyinggung dampak peningkatan aset tersebut, terhadap peningkatan pendapatan. Tak dipungkiri, dirinya juga mempertanyakan utang dari BUMN pada bidang farmasi tersebut. "Kemudian dari nilai peningkatan utang, ada beberapa yang saya tanyakan, apakah ada utang investasi/pinjaman? Jika ada komponen utang investasi/pinjaman, apakah struktur pengembaliannya sesuai dengan cashflow kedepannya, mengingat masa pandemi segera berakhir,” tanya Intan. Politukus PAN itu juga meminta penjelasan alokasi anggaran sebesar Rp 6,9 triliun kepada Bio Farma untuk kebutuhan vaksin Covid-19 tahun 2022. Terlebih saat ini, Indonesia memasuki masa transisi dari pandemi ke endemi. "Kinerja bagus harus berkelanjutan dan jangan lagi meminta Penyertaan Modal Negara. Kinerja BUMN Farmasi harus profesional, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalankan dan menggunakan dana masyarakat,” ungkap Intan. (jawapos/ali)

Sumber: