Warga Banyumas Diminta Jujur Isi Data BPS, 2.886 Petugas Diturunkan, Pendataan Awal Ekonomi

PURWOKERTO - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas menerjunkan sebanyak 2.886 petugas pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Secara door to door petugas akan melakukan pendataan terhadap warga Banyumas menggunakan Paper and Pencil Interviewing (PAPI) mulai 15 Oktober hingga 14 November. Adapun pengolahan data dimulai tahun 2023.

Kepala BPS Banyumas, Ir Suprih Handayani, ME mengatakan melalui Regsosek akan dihasilkan data base kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat dan itu akan menjawab reformasi sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

BACA JUGA:Ngeri, Ular Weling Masuk Rumah Warga Menganti

"Kami menghimbau kepada seluruh warga Banyumas untuk menerima petugas kami saat datang berkunjung ke rumah. Berikan data jujur dan data yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya," katanya ditemui pada Kamis (13/10).

Dirinya menjelaskan BPS Banyumas akan menerjunkan sebanyak 2.254 Petugas Pendata Lapangan (PPL), 569 Pengawas Pemeriksa Lapangan (PML) dan 63 Koordinator Sensus Kecamatan (KOSEKA).

Suprih Handayani memohon masyarakat untuk mempersiapkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Tani ataupun Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga petugas tidak kesulitan dalam mencatat semua keterangan yang diberikan.

BACA JUGA:Sejumlah Akses Jalan Terputus di Banyumas Karena Longsor

"Bagi warga Banyumas yang saat ini sedang berada di luar kota bisa kembali ke domisili masing-masing sehingga data semua warga Banyumas masuk ke dalam data base kependudukan yang akan kami susun," ingatnya.

Adapun setiap data yang diberikan dalam Regsosek sangat bermanfaat di dalam program pemerintah untuk kesejahteraan seluruh warga Banyumas.

BACA JUGA:Di Banyumas, Dalam Dua Hari Tercatat 80 Titik Longsor dan 10 Banjir Luapan, Ini Data Lengkap Desa Kena Bencana

"Baik itu untuk kebijakan terkait pendidikan, kesehatan juga terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga setiap kebijakan pemerintah tepat sasaran dan tidak meleset," pungkasnya. (yda)

Sumber: