Indonesia Siaga Satu

Besok Demonstrasi Adili Ahok, Sebagian Warga Resah JAKARTA – Beraktivitaslah seperti biasa. Pesan itulah yang didengungkan pemerintah menjelang demonstrasi besar-besaran di Jakarta besok. Namun, kesan Jakarta dalam kondisi genting tetap kentara jika melihat perkembangan yang terjadi di ibu kota negara dalam beberapa hari terakhir. Kemarin (2/11) Polri bersama TNI menyelenggarakan apel di Monumen Nasional (Monas). Total, 4 ribu personel mengikuti apel tersebut. Mereka adalah sebagian kecil dari total 18 ribu personel gabungan yang akan diterjunkan dalam pengamanan demo yang menuntut pengusutan atas tuduhan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Aparat melakukan mobilisasi personel besar-besaran. Sejalan dengan mobilisasi ribuan peserta demonstrasi yang menuju ibu kota. Tak pelak, kekhawatiran bermunculan di benak masyarakat. Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, Polri memutuskan untuk menetapkan status siaga satu bagi semua personel di Indonesia mulai kemarin. Status itu ditingkatkan dari sebelumnya siaga satu untuk personel Brimob. ”Siaga satu per hari ini (kemarin, Red) untuk seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil karena membaca kondisi keamanan, di mana saat pilkada sudah masuk masa kampanye terbuka,” terang Syafruddin pascaapel pasukan di Monas kemarin. Dia menjelaskan maksud status siaga satu. Yakni, tiga perempat personel polisi bersiaga. Juga, tidak ada personel yang diperbolehkan cuti. ”Sewaktu-waktu bisa dicabut untuk kembali ke status aman,” tambahnya. Untuk mendinginkan suasana demonstrasi besok, sebagian personel Brimob akan mengenakan kupluk dan serban. Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pasukan yang menggunakan kupluk dan serban itu bernama Asmaul Khusna. ”Itu arahan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian,” paparnya. Pasukan itu, lanjut dia, diterjunkan agar demonstrasi menjadi lebih damai dan sejuk. Dengan perlengkapan tersebut, para demonstran juga tidak akan lupa bahwa polisi itu juga muslim. Dari istana, Menko Polhukam Wiranto menyatakan bahwa tuntutan yang terkait dengan demonstrasi 4 November sebenarnya sudah selesai. Sebab, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sedang diproses hukum atas ucapannya tentang surah Al Maidah ayat 51 saat berada di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. ”Kapolri juga mengatakan sudah (diusut, Red) dan sedang terus dilanjutkan (proses hukumnya, Red),” papar Wiranto. Dia kembali mengingatkan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara. Namun, ada regulasi yang mengatur cara-cara menyampaikan pendapat di muka umum. Antara lain, memberi tahu aparat serta menyebutkan jumlah peserta dan alat yang digunakan, termasuk aspirasi yang hendak disampaikan. Massa juga dilarang mendatangi kediaman penduduk dan wajib bubar pada pukul 18.00. Dengan demikian, masyarakat akan tahu apa saja yang diinginkan para demonstran maupun kekuatan yang digalang. Fungsi aparat keamanan sebatas menjaga agar tidak sampai terjadi hal negatif selama aksi. ”Tapi, yang pasti, tatkala masalah ini sudah terjawab, lalu tujuan demonstrasi apa?” tanya mantan Menhankam/Pangab tersebut. Sementara itu, sejumlah pengusaha di kawasan Glodok khawatir demonstrasi besar yang berlangsung Jumat (4/11) berdampak ricuh. Karena itu, beberapa pemilik toko memilih untuk tidak membuka toko. Para pengusaha tersebut ketakutan. Ditambah, pihak kepolisian belum memberikan jaminan keamanan terhadap pusat bisnis dan elektronik yang berada di Taman Sari tersebut. Romlan (36), pedagang di kawasan Glodok, khawatir terjadi kericuhan saat demo. Karena itu, penjual perkakas mesin bubut tersebut memilih untuk tak berdagang. ”Pegawai sengaja kami liburkan. Toko saya tutup. Supaya nggak ada korban,” tutur Romlan kemarin (2/11). Dia juga mengamankan beberapa barang jualan yang berharga. Dia terpaksa melakukannya sebagai antisipasi jika terjadi kericuhan. Dia mengatakan bahwa barang-barang tersebut disimpan di gudang yang tak jauh dari tokonya. Koordinator Gerakan Nasional Pendukung Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir mengatakan mulai kemarin sudah ada laporan simpatisan aksi 4 November dari sejumlah daerah masuk ke Jakarta. Namun secara resmi belum didata. Koordinator aksi baru mendata ketika semua simpatisan berkumpul di Masjid Istiqlal saat salat Jumat besok (4/11). Pria yang sehari-hari bekerja sebagai guru ngaji itu menjelaskan, simpatisan aksi 4 November menyebar di sejumlah tempat. ’’Banyak yang menginap di masjid-masjid. Diantaranya saya terima laporan ada yang di Tebet dan sejumlah masjid di Jakarta Barat,’’ tuturnya. Selain di masjid, banyak juga simpatisan aksi yang menginap di kantor-kantor perwakilan daerah masing-masing di Jakarta. Kemudian ada juga yang menginap di rumah saudara di Jakarta dan sekitarnya. Dia berharap warga Jakarta menerima para simpatisan aksi itu dengan ramah. Sebab kedatangan simpatisan itu juga ramah dan tidak anarkis. ’’Buktikan persaudaraan sesama umat Islam. Informasinya juga ada warga yang membuat dapur umum,’’ tuturnya. Bachtiar mengatakan dari Makassar dikabarkan ada 3.000 orang akan datang ke Jakarta. Kemudian dari Kalimantan sekitar 60 orang. Dan dari Garut rombongan aksi demonstrasi diangkut 27 bus. Dia lantas melusurkan soal kabar bahwa aksi 4 November itu mendapatkan suntikan dana Rp 100 miliar. Bachtiar mengatakan tidak ada uang yang mengalir sebesar itu. Apalagi disebut-sebut uang itu berasal dari partai politik. Dia mengatakan angka itu hanya gurauan saja. ’’Sekarang akomodasi menginap dan jika ada yang membuat dapur umum, itu kalau dirupiahkan sudah berapa. Itu maksud saya,’’ jelasnya. Bachtiar menegaskan aksi 4 November itu jangan ditanggapi sebagai aksi politik. Dia juga heran Presiden Joko Widodo sampai berkunjung ke Prabowo. Upaya Jokowi itu menurut dia memunculkan kesan bahwa Prabowo menunggangi aksi demonstrasi 4 November besok. Kemudian terkait aksi demonstrasi nanti ada kaitannya dengan ISIS, Arab Spring, dan menguntungkan partai politik tertentu, baginya terlalu didramatisir. Dia menegaskan aksi besok merupakan wujud kemarahan umat Islam karena penistaan agama. Dalam aksinya nanti, Bachtiar mengatakan akan tetap mengusung tuntutan proses hukum kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Perkara kasus itu sudah ditangani, menurutnya tetap perlu dikawal. Kementerian Agama (Kemenag) ikut menyoroti rencana aksi masa 4 November. Kepala Balitbang Kemenag Abdul Rahman Mas’ud mengatakan, patokan pemerintah terkiat tudingan penistaan agama merujuk pada UU 1/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (PNPS). Menurutnya yang beredar sekarang ini berawal dari politisasi ayat-ayat Alquran. Yakni terkait dengan orang nonmuslim tidak boleh jadi pemimpin. Baginya ketentuan itu rentan dipolitisir. Sebab baginya ketentuan itu tidak terkait dengan posisi kepala daerah atau pemerintahan. Menurut Mas’ud kasus politisasi ayat Alquran juga sempat ramai ketika Pilpres 2004 lalu. Waktu itu Surat An Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan memanaskan gelaran pilpres. Ayat itu dipolitisir Megawati Soekarnoputri digoyang bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin. ’’Ar-rijalu qowwamuna ‘alan nisa’ itu lebih pada keluarga. Yakni seorang suami itu bertanggung jawab keluarganya nanti akan masuk negara atau surga,’’ jelas dia. Mas’ud berharap jangan ada lagi politisasi ayat-ayat Alquran dalam setiap agenda politik. Terkait dengan penistaan agama, tim Balitbang Kemenag juga sudah menangani banyak kasus. Secara garis besar penanganan kasus penistaan agama itu ada tiga jalan. Yakni mediasi, pidana atau pengadilan, dan keluarnya surat keputusan bersama (SKB). Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Kemenag Abdul Jamil Wahab mencontohkan sejumlah kasus penistaan agama yang berujung mediasi. Diantaranya adalah kasus Gus Jari, warga Jombang, Jawa Timur yang mengaku sebagai nabi akhir zaman. Kemudian juga kasus solat dua bahasa ala Yusman Roy yang sempat menghebohkan Malang, juga berujung mediasi. Kemudian kasus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang awalnya berdana Islam Jamaah juga berujung pada mediasi. ’’Dulu orang LDII menganggap orang lain itu najis. Sekarang sudah tidak lagi,’’ kata Jamil. Kasus penistaan agama juga ada yang berujung putusan pengadilan. Seperti kasus Tajul Muluk dari Sampang yang dipidana karena tindakan penodaan agama. Kemudian juga kasus penistaan agama oleh Ahmad Musaddeq yang mengaku nabi diganjar kurungan empat tahun. ’’Penistaan agama Lia Eden juga berujung vonis,’’ katanya. Jamil mengatakan di dalam KUHP Pasal 156-a dijelaskan terkait pidana penistaan agama. Lalu kasus penistaan agama yang berujung keluarnya SKB tertuju pada Gafatar dan Ahmadiyah. Di dalam SKB itu kedua gerakan yang sudah menyebar di Indonesia diputuskan untuk dibatasi. Diantaranya bagi Ahmadiyah, dilarang menyiarkan ajarannya di muka umum. Kemenristekdikti kemarin mengeluarkan himbauan terkait dengan aksi masa 4 November. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Intan Ahmad menghimbau mahasiswa dan dosen tidak ikut aksi 4 November. Kalaupun ikut, diminta untuk tidak membawa atribut kampus. ’’Tidak ada sanksi. Hanya himbauan,’’ kata Intan. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa turut menghimbau masyarakat yang ikut turun ke jalan pada 4 November 2016 nanti untuk menjaga kondisi damai. Menurutnya, kondisi itu pasti tercapai mengingat para komando aksi merupakan para cendekia yang santun. Sehingga, mampu menjaga atmosfer aksi demo tetap sejuk. ”Kita semua tahu, bahasanya KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dan Ustaz Bachtiar Nasir dalam penyampaiannya. Sehingga menjamin suasana tetap terjaga,” ungkap Khofifah saat ditemui di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, kemarin (2/11). Di sisi lain, PT Kereta Api Indonesia (KAI) turut mengantisipasi kemungkinan terburuk sebagai dampak aksi unjuk rasa. Yakni terhambatnya calon penumpang untuk bisa menuju Stasiun Gambir. Sehingga, besar kemungkinan calon penumpang mengalami keterlambatan. Menghindari hal itu, PT KAI DAOP 1 Jakarta memutuskan untuk memberhentikan beberapa kereta yang berangkat dari Gambir di Stasiun Jatinegara, pada Jumat (4/11) nanti. Adapun kereta yang berhenti di Jatinegara meliputi, Kerete Api Argo Muria, Argo Dwi Panggah, Parahiyangan, Taksaka, Tegal Bahari, Argo Anggrek, Argo Jati, Cirebon Ekspress, Bangunkarta, Sindoro, Bima, Gajayana Dan Sembrani. ”Ini berlaku mulai keberangkatan KA 14 (Argo Muria) keberangkatan pukul 07.00 WIB sampai KA 48 (Sembrani) keberangkatan pukul 19.15 WIB,” tutur Senior Manager Humas Daop 1 Jakarta Sapto Hartoyo. Dia menghimbau, para penumpang yang telah memiliki tiket/kode booking KA pada jam keberangkatan tersebut dapat naik dari Stasiun Jatinegara. Penumpang juga diminta berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan yang mungkin terjadi. ”Pastikan juga nama yang tertera pada tiket/kode booking sesuai dengan nama yang tertera pada kartu identitas,” ujarnya. (bil/gum/rya/c11/ang/wan/mia)

Sumber: