Tunggakan BPJS Kesehatan ke RSUD Kartini Jepara Tembus Rp 18,6 Miliar

(KHOIRUL ANWAR/RADAR KUDUS) RAMAH: Pihak RSUD R.A. Kartini tetap melayani pasien BPJS hingga saat ini. Talangan keuangan rumah sakit itu meminjam dari bank. JEPARA- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggak tagihan sekitar Rp 18,6 miliar ke RSUD Kartini Jepara. Tunggakan itu belum dibayarkan sejak tagihan April lalu. Direktur RSUD R.A. Kartini Dwi Susilowati melalui Wakil Direktur RSUD Kartini Jepara Muh Ali mengatakan pekan lalu BPJS Kesehatan telah mengirim klaim Rp 17,2 miliar. Namun masih tersisa Rp 18,6 miliar yang belum terbayarkan. Meski klaim BPJS belum dibayar, pihaknya tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. “Upaya terus kami lakukan meski dengan pinjaman ke pihak perbankan,” katanya. Ia merinci, bulan April masih menyisakan klaim Rp 54,7 juta yang belum terbayarkan. Sedangkan bulan Mei masih ada Rp 19,3 juta, Juni Rp 605,2 juta, Juli Rp 624,6 juta, September Rp 8,2 miliar, alat kesehatan Rp 1,3 juta, dan Oktober Rp 9 miliar. Jika pembayaran klaim terhambat pihaknya telah mengantisipasinya. Hal itu dilakukan supaya tidak berdampak pada pelayanan pasien. Antisipasi tersebut adalah dengan meminjam kepada pihak ketiga. Jika tunggakan BPJS Kesehatan dibayarkan, otomatis digunakan menutup pinjaman. Akibat tunggakan BPJS ini juga berdampak pada penundaan sejumlah pembangunan fasilitas. Seperti pembangunan instalasi sarana dan prasaran pun tertunda. Belum lagi biaya operasional dan gaji karyawan rumah sakit non-pegawai negeri sipil. Ada 430 karyawan non-PNS dan 110 tenaga kebersihan. Total tiap bulan biaya operasional yang dibutuhkan sekitar Rp 10 miliar lebih. “Meski begitu, pelayanan tidak boleh terganggu jadi kami antisipasi. Kami harus menjamin kelancaran operasional rumah sakit dan pelayanan terhadap pasien,” tuturnya. Pembayaran klaim harusnya segera dibayarkan. Supaya tidak mengganggu operasional. Namun berbulan-bulan belum kunjung dibayarkan. Setiap kali penagihan, belum ada uang. “Kami harus bekerja keras supaya pelayanan tetap berjalan di tengah kendala klaim pembayaran tagihan ini,” tuturnya. Setiap bulan pihaknya mengajukan klaim antara Rp 8 miliar hingga Rp 10 miliar. Klaim itu untuk pembiayaan pasien rawat inap dan pasien rawat jalan. "Setiap pasien memiliki tagihan biaya yang berbeda. Bergantung jenis penanganannya. Perawatan lama, butuh obat dosis tinggi, sehingga biayanya tinggi," tandasnya. (ks/war/zen/top/JPR)

Sumber: