Indonesia Bantah Dukung Pemilu Ulang Mynamar

Demo besar menentang kudeta militer terjadi di Yangon, Myanmar, 22 Februari 2021. Foto/REUTERS JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah informasi anonim yang diberitakan Reuters, bahwa Indonesia menyetujui proposal junta militer Myanmar untuk mengadakan pemilihan umum (pemilu) ulang. Pasalnya, dampak dari laporan tersebut, sekelompok warga berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar untuk memprotes sikap Jakarta yang diduga mendukung pemilihan umum ulang yang diserukan militer negara tersebut. Melalui akun Twitter, seorang jurnalis Al Jazeera yang merupakan eks koresponden Reuters di Myanmar, Hin Zaw, mengunggah sejumlah gambar yang memperlihatkan kedubes RI di Yangon telah dikepung warga lokal dengan berbagai slogan berbahasa Myanmar. https://radarbanyumas.co.id/militer-myanmar-rombak-kabinet/ "Protes telah berlangsung di Kedubes Indonesia di Yangon pagi ini menyusul laporan yang muncul bahwa negara (RI) tengah membujuk negara ASEAN lain untuk mendukung pemilu baru yang diserukan junta militer ilegal," kata Hnin Zaw dalam unggahannya, Selasa (23/2/2021). Dikutip Reuters, tiga sumber diplomatik yang mengetahui masalah ini mengatakan, gagasan Indonesia tersebut telah mendapat dukungan kuat sejumlah negara. Laporan terkait posisi Indonesia itu memicu kecaman dari berbagai pihak terutama di media sosial. Sebagian besar netizen Myanmar mengecam gagasan Indonesia soal pemilu tersebut. "Tentu saja tidak! Kami telah memilih pemimpin dan pemerintah kami. Tolong, hormati suara kami. Itu adalah suara kami. Kami tidak butuh pemilu lain," komentar pengguna Twitter @YourAnonMyanmar. Menanggapi tuduhan itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan, bahwa transisi Myanmar menuju demokrasi harus mengikuti keinginan rakyatnya, terutama setelah kudeta militer yang berlangsung pada 1 Februari lalu. Pernyataan itu diutarakan Retno, setelah muncul laporan yang mengungkap bahwa Indonesia mendorong negara lain di ASEAN untuk mendukung Myanmar melakukan pemilihan umum ulang yang selama ini diserukan militer sebelum kudeta berlangsung. Laporan itu memicu kecaman dari berbagai pihak terutama warga Myanmar. "Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun yang ditempuh di depan harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini," kata Retno melalui pernyataannya. "Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan masyarakat Myanmar menjadi prioritas nomor satu," imbuhnya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI juga menyampaikan kondisi kedutaan besar Indonesia untuk Myanmar di Yangon dalam kondisi aman setelah menjadi sasaran demonstrasi pada Selasa (23/2). "Unjuk rasa dan penyampaian pendapat memang telah berlangsung dari hari ke hari (di Myanmar) termasuk juga terjadi di depan gedung KBRI kita," kata Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah dalam jumpa pers virtual. "Sejauh ini, masyarakat Indonesia di Myanmar dalam kondisi aman dan masih dalam perlindungan KBRI kita," imbuhnya. Faizasyah menjelaskan, bahwa demonstrasi yang berlangsung di depan KBRI Yangon terjadi akibat salah paham yang dipicu pemberitaan. "Di mana, Indonesia seolah-olah disebut tengah mencari dukungan negara ASEAN lain untuk mendorong Myanmar menggelar pemilu baru," ujarnya. Faizasyah membenarkan, jika dalam waktu belakangan ini, Menlu (Retno Marsudi) tengah melakukan diplomasi ulang alik atau shuttle diplomacy dengan mitra-mitranya yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), guna berkonsultasi tentang penyelesaian isu politik Myanmar. "Saat ini, Menlu Retno memang tengah melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN, mulai dari Singapura, Brunei, dan beberapa hari lagi Menlu Retno juga akan berkunjung ke beberapa negara lain lagi, untuk melakukan konsultasi dengan para mitranya untuk mengumpulkan pandangan terkait situasi Myanmar," terangnya. Faizasyah mengatakan, bahwa Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan terkait hasil pemilihan umum, kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia. "Kalau mekanisme itu sendiri belum ada di Myanmar, setidaknya kita sampaikan adalah prinsip-prinsip prosedural yang berlaku di negara-negara demokrasi," ujarnya. “Untuk itulah kita menilai penting satu pertemuan menlu ASEAN untuk bersama-sama menyamakan persepsi dan membahas isunya dari kerangka ASEAN, dengan demikian hal-hal yang memang belum ada dalam sistem politik atau mekanisme konstitusi di Myanmar, bisa dipahami dan dicarikan solusi," pungkasnya. Dapat diketahui, pemberitaan itu pertama kali muncul dari kantor berita Reuters. Mengutip dokumen dan sejumlah sumber diplomat, media itu menyebutkan bahwa Indonesia tengah mencari dukungan negara ASEAN lain untuk mendorong Myanmar menggelar pemilu. Dalam artikel itu, Indonesia menganggap membiarkan junta militer Myanmar berkuasa sampai pemilu digelar demi menggiring negara itu kembali ke jalur demokrasi, salah satunya dengan memiliki pemerintahan perwakilan. Tiga sumber diplomatik yang mengetahui masalah ini mengatakan gagasan Indonesia tersebut telah mendapat dukungan kuat sejumlah negara. Sumber itu juga menuturkan dalam proposalnya, Indonesia beranggapan bahwa mempertahankan junta militer berkuasa hingga pemilu baru berlangsung merupakan cara paling realistis membawa Myanmar kembali memiliki pemerintahan dengan sistem perwakilan. (der/fin)

Sumber: