Nilai Bantuan Rp 200.000 Dalam Bentuk Pangan - Bantuan 92.117 KPM Terdampak Covid-19 Diproses

Penyaluran KKS di Desa Pamijen, Sokaraja tetap menerpakan physical distancing sesuai protokol kesehatan Covid-19. (Yudha Iman Primadi/ Radarmas) PURWOKERTO - Pemerintah menggulirkan sejumlah bantuan ekstra dalam penanganan pandemi covid-19 ini. Salah satunya adalah bantuan terdampak covid-19 yang mendapat jatah setara dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tambahan kuota juga dilakukan oleh Provinsi. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin Dinsospermades, Lili Mudjianto, mengatakan Banyumas mendapat sekitar 33 ribu penerima manfaat. "Dapat dari Provinsi sekitar 33.763 penerima. Pencairan dan lainnya masih belum tahu hanya saja di Banyumas terjatah segitu," katanya. Sementara itu, bansos yang sedang berjalan pembagiannya saat ini salah satunya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Kementerian Sosial yang telah dimulai sejak 23 April hingga 30 April mendatang. Total penerima bantuan sembako sebanyak 92.117 KPM terdampak pandemi Covid-19. Sementara untuk bantuan tunai, Kabupaten Banyumas mendapatkan kuota sebanyak 57.722 KPM yang SK dari Kementerian Sosialnya belum turun. "Bantuan sembako yang diterima senilai Rp 200.000 dari April sampai Desember. Bantuan bisa diambil di agen-agen reguler seperti penyaluran BPNT," kata Lili. Untuk pencairan bulan April, diperkirakan akan terlaksana awal Mei mendatang. "Pencairan mungkin awal Mei, mulai tanggal 23-30 pembagian kartu kesejahteraan sosial (KKS)," katanya. Sehingga, penerima manfaat akan mendapat dua kali pada bulan Mei mendatang. "Mei akan dapat dua, diawal sama pertengahan. Jatah april masuk Mei," tandasnya. Desa Kurang Aktif Dalam Verval DTKS Sementara itu, banyaknya keluhan dari masyarakat terkait penerimaan bansos dari pemerintah di masa pandemi Covid-19 bisa dikarenakan kurang updatenya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Banyumas. Lili Mujianto S.Sos mengatakan banyaknya pengaduan dari masyarakat terkait kekurangtepatan bansos bisa karena data dari desa. Dalam hal ini DTKS. Dimungkinkan desa kurang aktif melakukan verifikasi validasi (verval) DTKS sehingga warganya yang sudah mampu secara ekonomi atau meninggal tidak terverval. "Kami kan tidak tahu persis detailnya tanpa ada masukan dari desa," katanya kepada Radarmas, Senin (27/4). Lili menegaskan jika terjadi bansos di suatu desa kurang tepat sasaran maka hal itu terjadi karena desa itu sendiri yang jarang melakukan verval. "Update data DTKSnya harus jalan," ingat dia. (mhd/yda)

Sumber: