Masyarakat Diminta Waspada Investasi Ilegal

OJK gelar sosialisasi bertajuk Waspada Investasi Ilegal, agar masyarakat Banyumas lebih melek financial technology (fintech)

PURWOKERTO - Sosialisasi yang bertajuk Waspada Investasi Ilegal digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diprakarsai oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto, Rabu (29/1), bertempat di Hotel Surya Yudha Purwokerto.

Ferdy Rahmadi, selaku Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkap, saat ini, teknologi bisa begitu memudahkan dalam sektor ekonomi. Akan tetapi, perlu diketahui pula resiko dari dampak negatif yang ditimbulkan.

"Financial technolocy (fintech) ada yang legal, adapula yang ilegal. Bahkan, OJK tiap tahun kita bisa ratusan menutup fintech yang ilegal," paparnya.

Pihaknya mengatakan, harus lebih bijak dalam menghadapi berbagai macam hal tersebut. Walaupun demikian, pihaknya menyarankan untuk melakukan investasi secara legal dan logis.

"Legal sudah jelas. Logis sesuai kondisi terkini, baik bunga dan lain sebagainya, diperhitungkan dengan baik," tambahnya.

Bahkan, pihaknya menuturkan jika dari tahun 2007 - 2017, terdapat kurang lebih Rp 105,81 triliun perkiraan total kerugian yang dialami oleh masyarakat, karena investasi ilegal tersebut.

Sosialisasi tersebut dimoderatori oleh Afan. Hadir pula tokok masyarakat, Nanung Astoto. Dirinya mengungkap, marak investasi ilegal, baik itu pencegahan atau penindakan bukan hanya dari aparat saja.

"Namun juga dari masyarakat, agar ini bisa antisipasi terlebih dahulu. Sebab, iming-iming yang dijanjikan investasi bodong ini begitu kuat, terutama menyasar masyarakat menengah ke bawah," ungkapnya.

Tentu saja, dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa pencegahan bukan dari OJK saja. Secara tidak langsung, mereka bisa menjadi kader dalam memberantas investasi ilegal.

"Beberapa ciri investasi ilegal, bunga bisa sangat tinggi, sistem piramid, tidak berbadan hukum. Sebetulnya, jika menggunakan sistem MLM bagus, tapi ada tidak produksnya. Ini yang perlu dipertegas. Masyarakat harus jeli dalam menilai," tandasnya. (mhd/adv)

Sumber: