Dua Paslon Saling Beri Tanggapan di Debat Pilkada Banyumas

PURWOKERTO - Keramaian penajaman visi dan misi dalam debat Pilkada juga tampak saat moderator menanyakan terkait angka kemiskinan. Saat menjawab pertanyaan kurang signifikannya laju penurunan angka kemiskinan dari moderator, Husein menjawab menggunakan data. "Saya akan menjawab dengan angka dan data yang jelas," tegasnya. Penurunan kemiskinan,kata dia, bukan hanya diakibatkan oleh kondisi di Kabupaten Banyumas. Tetapi juga inflasi nasional. Ia menjelaskan dengan menunjukan tabel dan data, mulai dari 2018 hingga 2017. "Penurunannya lebih baik dari Kabupaten lain," katanya. Usai Husein memberikan jawaban, Mardjoko yang dipersilahkan untuk memberi tanggapan oleh moderator pun mengatakan bahwa yang tonjolkan semestinya adalah personal income, bukan income per kapita. Untuk mengurangi angka kemiskinan, diperlukan kebijakan untuk mengurangi pengangguran, agar pendapatan perkapita meningkat. Selanjutnya, cawabup Ifan Harianto mengatakan, sistem pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas akan ia dan Mardjoko tegakkan. Ini berkaitan dengan pertanyaan moderator, tentang solusi kongkrit yang paslon akan lakukan terhadap pengelolaan aset daerah yang belum terkelola secara maksimal. Menurut Ifan, Inti persoalan adalah pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. "Sudah semestinya aset milik pemerintah daerah diinfentarisir semuanya harus diakses oleh publik," katanya. Selama ini, kata dia, ada sisi-sisi gelap yang masyarakat tidak tahu, misalnya kasus yang terjadi di kebondalem. Kasus Kebondalem akan menjadi langkah Mardjoko-Ifan untuk mendobrak akuntabilitas dan transparansi harus ditegakkan. Terkait hal tersebut, cawabup Sadewo menegaskan, bahwa kasus Kebondalem adalah keputusan Mahkamah Agung. Jadi, siapapun pemimpin pada waktu itu, pasti akan melaksanakannya. Bahkan menurutnya, Husein dengan berani memangkas, langsung mengekseskusi, dengan memangkas denda ganti rugi. Sadewo menjelaskan, untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada publik, sejak masa pemerintahan Husein-Budi telah didirikan mall perijinan. Ia menyampaikan bahwa akan menerapkan e-goverment, yang bukan hanya digunakan untuk pemerintahan, tetapi juga untuk perijinan satu atap. "Sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang bersih jujur berwibawa, untuk mensejahterakan masyarakat Banyumas secara transparan dan akuntable," Ujar Sadewo. Selain itu, moderator juga menyampaikan bahwa indeks pembangunan manusia menunjukan peningkatan, akan tetapi lajunya cukup lambat, dari 68,89 sampai 70,75. Karenanya, moderator pun menayakan apakah penyebab utama laju IPM rendah, dan bagaimana cara mengatasinya lima tahun kedepan secara konkrit dan terukur kepada Calon bupati Mardjoko. Mardjoko langsung memberikan tanggapan bahwa hal ini terjadi karena pendapatan perorangan sangat rendah, akhirnya menimbulkan IPM rendah. Pemerintah , katanya, harus intervensi mencari sasaran kenapa seperti itu, daya beli dan jual rendah. "Maka pemerintah harus menuju sasaran sasaran yang harus dientaskan, dari pada kerendahan IPM tadi. Pemimpin yang akan datang harus bisa menyerap keinginan masyarakat," ujarnya. Usai memberikan tanggapan, Husein pun menanggapi, bahwa IPM antara Banyumas dan daerah lain lebih tinggi. IPM Nasional dengan Jawa Tengah bila dibandingkan dengan Banyumas maka lebih tinggi dari tahun ke tahun. "Hal tersebut karena kerja keras masyarakat Banyumas semua," kata Husein. Mardjoko pun kembali menanggapi kembali bahwa daya beli masyarakat rendah, dan pola hidup, pola pikir, pola kerja, dan masyarakat banyumas rendah. "Sehingga pendidikannya rendah berpikirnya rendah karena tidak ada bantuan dari pemerintah menganalisa jalan keluar itu. Harus ada program yang jelas, untuk mengentaskan kemiskinan," sebut dia. (ing/hkm/ttg)

Sumber: