Halte BRT Diminta Sesuaikan Jalur Sekolah

PURWOKERTO-Rencana Pengoperasian Angkutan Aglomerasi Perkotaan Wilayah Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga, dalam hal ini berupa bus rapid transit (BRT) terus digencarkan. Kali ini mengacu pada calon penggunanya dari kalangan pelajar. Salah satu Siswa SMAN 2 Purwokerto, Fela menyampaikan mengenai permasalahan halte atau tempat pemberhentian BRT. Ia menginginkan jalur BRT melewati Jalan Gatot Soebroto (Gatsoe), karena di sekitar wilayah tersebut banyak terdapat sekolah mulai SD hingga SMA, serta instansi pemerintahan. DISKUSI : Sosialisasi BRT koridor satu Purwokerto - Purbalingga di ikuti masyarakat dan pelajar sebagai calon pengguna. Dalam kesempatan itu, Gito Sugianto, Dosen Fak Teknik Unsoed turut memberikan pemaparan BRT.DIMAS PRABOWO/RADAR BANYUMAS "Kalau bisa lewat Jalan Gatsu dan sekalian disediakan halte, jadi tidak jauh jalan ke sekolah," katanya. Selain itu, siswa lainnya dari SMK Wiworotomo Purwokerto, Ali Latif menyambut baik adanya BRT. Sebab, selain jam operasionalnya yang tepat waktu juga tarif yang dikenakan untuk pelajar terbilang ekonomis, Rp 1 ribu. "Tapi mudah-mudahan tidak berdampak pada supir angkutan, karena bisa jadi masyarakat lebih memilih naik BRT," ujarnya. Tidak hanya dari siswa yang menyampaikan usulan dan pertanyaan, dari kalangan pendidik, Sri Rahayu yang turut mengomentari opeasional BRT. Ia mengharapkan, rute BRT juga melewati jalan Gatsoe karena banyak siswa yang bersekolah di deretan kawasan tersebut. "Padahal kalau lewat Jalan Gatsoe sangat membantu siswa kami yang menuju sekolah, apalagi ada siswa kami yang berasal dari luar kota," ujar Sri. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dinhub) Provinsi Jawa Tengah, Ginaryo menuturkan, terkait jalur dan halte masih menjadi topik diskusi oleh beberapa pihak terkait. Dan terkait rute yang dilewati masuk kota, pihaknya juga masih menunggu keikhlasan dari pelaku usaha transportasi. "Beberapa kali ada diskusi untuk rute masuk Gatsoe tapi belum ketemu titik temunya," tuturnya saat kegiaan sosialisai BRT, Selasa (14/11) di Table Nine Kitchen. Lebih lanjut Ginaryo mengatakan, manajemen BRT bukan kewenangan Dinhub Provinsi jawa Tengah. Sebab nantinya yang akan mengeksekusi dari pengusaha angkutan, pihak pemerintah hanya memfasilitasi dan membeli layanan dari pengusaha angkutan. Sementara itu, Sekretaris Organda Kabupaten Banyumas, Is heru Permana menambahkan, adanya BRT di Banyumas sebagai bentuk untuk merubah pola pikir termasuk di kalanan pelajar. pasalnya selama ini banyak pelajar di bawah umur yang berangkat sekolah mengendarai motor, padahal belum memiliki surat ijin mengemudi (SIM). "Jadi pelajar akan diarahkan untuk menggunakan transportasi umum saat berangkat sekolah," katanya. Is Heru mengharapkan masyarakat terutama sebagai orang tua, tidak membolehkan anaknya yang belum memiliki SIM mengendarai motor ke sekolah. Meskipun sulit merubah pola pikir tersebut, tetapi menurutnya harus terus diterapkan. (ely/ttg)

Sumber: