Ratusan Warga Desak Listrik Tenaga Panas Bumi Baturraden Dihentikan

Datangi Kantor Bupati Sampai Dirikan Tenda PURWOKERTO - Keresahan warga terdampak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Baturraden memuncak. Ratusan warga yang terkena dampak air keruh akibat adanya ekplorasi hutan Gunung Slamet, mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, Senin (9/10). Mereka menuntut agar pembangunan PLTP Baturraden tidak dilanjutkan dan ditarik seluruh peralatan berat milik PT Sejahtera Alam Energy (SAE) selaku pelaksana proyek. Ratusan warga tersebut mendesak masuk Kantor Pemkab Banyumas untuk bertemu dengan Bupati Banyumas Ir H Achmad Husein, namun dihadang puluhan personel petugas kepolisian dan Satpol PP. "Sudah, hentikan saja untuk selamanya, kami saat ini menolak pembangunan PLTP Baturraden. Dari awal kami minta ke PT SAE melakukan apa saja diatas desa kami, tapi hingga sekarang mereka masih menutup-nutupi," kata Perwakilan Komunitas Cilongok Bersatu. Budi Tartanto dalam orasinya. Dia mengatakan, Bupati Banyumas harus berpihak kepada warganya sendiri. Sebab pembangunan PLTP Baturraden selama ini semakin merugikan warga desa dibagian utara Kecamatan Cilongok. Dampak dari dibabatnya hutan lindung, kata dia, tidak sekedar air keruh melainkan juga turunnya binatang liar seperti babi hutan ke wilayah pertanian penduduk. Warga lain dari Desa Panembangan, Sumiarti mengaku merasa terganggu kehidupan ekonomi rumah tangganya karena proyek tersebut. Dia mengatakan tidak bisa berdagang, sebab air PAM di rumahnya semakin keruh. "Air PAM keruh, air sungai berlumpur. Terus-terusan seperti ini sampai kapan? Memangnya diatas desa kami sedang ngapain, butek lagi butek lagi, berlumpur," teriaknya. Menurut koordinator aksi Catur Sasongko, ratusan warga berbondong-bondong mendatangi Pemkab Banyumas ingin bertemu bupati agar mau mendengar langsung yang dirasakan warga terdampak. "Kami tetap akan menunggu bupati bertemu dengan kami. Sudah jauh-jauh dari rumah, meninggalkan banyak pekerjaan agar suara kami didengar. Jadi kami tetap menunggu bupati datang," kata dia. Demonstrasi berlangsung sejak pukul 09.00 pagi hingga malam hari meski diguyur hujan, perwakilan warga terdampak PLTP Baturraden masih tetap bertahan di depan pintu gerbang Pemkab Banyumas. Mereka mendirikan tenda, memanfaatkan baliho dan banner dijadikan atap karena hujan deras mengguyur. Mewakili Bupati Banyumas, Asekbang dan Kesra Ir Didi Rudwianto mengatakan, bupati sudah mengirim surat rekomendasi ke Pemprov Jawa Tengah untuk menghentikan sementara pembangunan PLTP Baturraden "Bupati hari ini (kemarin, red) tidak bisa menemui warga, sebab sedang ke Semarang bersama dengan ESDM bertemu gubernur, membawa apa yang diresahkan warganya," kata Didi menyampaikan kepada ratusan demonstran. Dia mengatakan, sebelum warga menggelar demonstrasi, bupati sudah menyerap aspirasi dan keluhan warga terdampak. Sehingga Pemkab Banyumas langsung mengirim surat rekomendasi kepada Pemprov Jateng. "Yang pasti, Pak Bupati hari ini (kemarin, red) sedang memperjuangkan aspirasi warga di Provinsi. Kami beritahukan bahwa pemkab juga memperjuangkan," kata dia. Terpisah, Direktur PT SAE Bergas Rohadi mengaku tidak bisa memberi banyak keterangan terkait penilaian masyarakat dan demonstrasi penolakan PLTP Baturraden. "Kepada teman-teman media, saya minta maaf tidak bisa memberi banyak keterangan. Saya sedang berusaha menyelesaikan. Hari ini di Semarang, pertemuan dengan Pemprov Jateng," katanya singkat. Sebelumnya, bupati sudah menindaklanjuti keluhan warga dengan pembuatan surat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pengajuan surat tertanggal 5 Oktober tersebut sehubungan dengan banyaknya tuntutan masyarakat terdampak pembangunan konstruksi PLTP Baturraden yang dikelola oleh PT SAE sekaligus dikarenakan keruhnya bebereapa aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat antara lain Sungai Prukut, Sungai Logawa, dan Sungai Mengaji. (why/sus)

Sumber: