Persoalan Kekurangan Guru di Banyumas Belum Teratasi

PURWOKERTO- Kesejahteraan guru wiyata bakti (WB) atau guru honorer K2 di Banyumas harus ditingkatkan. Hal itu sebagai upaya antisipasi kekurangan guru di Banyumas, khususnya untuk guru SD. Berdasarkan pertemuan antara Komisi D dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas, Senin (6/3) kemarin, , Komisi D meminta penjelasan berkaitan jumlah guru yang ada saat ini, termasuk kekurangannya. Wakil Ketua Komisi D DPRD Banyumas, Shinta Laila SH MH menjelaskan, dari data di Dindik, kekurangan guru SD di Banyumas mencapai 1.381. Meski demikian, dari laporan yang diterima, beberapa langkah sudah diantisipasi Dindik dengan memberdayakan guru WB. "Tapi permasalahan guru WB sekarang kan kesejahteraannya yang masih di bawah UMK, sehingga perlu ada upaya untuk peningkatannya. Nanti akan kita koordinasikan lagi lebih lanjut dengan Dindik dan eksekutif," ujarnya. Dengan pemberdayaan guru WB tersebut, kekurangan guru SD di Banyumas berkurang hingga 153 guru. Menurut dia, sisanya akan dibebankan pada guru-guru PNS, dengan menambah kelas beberapa guru di sekolah masing-masing, khususnya sekolah yang kekurangan guru. Menurutnya, pembahasan berkaitan dengan kekurangan guru tersebut belum dilakukan secara maksimal, mengingat yang menghadiri undangan Komisi D bukan kepala dinas atau minimal sekretaris dinas, melainkan diwakilkan oleh seksi yang secara umum tidak berkompeten dalam mengambil keputusan. "Selain itu, kita juga akan tetap memberikan usulan kepada Kemenpan dan RB untuk membuka formasi pegawai, khususnya untuk tenaga pendidik," tegasnya. Dalam pertemuan kemarin, Komisi D juga mempertanyakan beberapa permasalahan yang mencuat akhir-akhir ini, khususnya di bidang pendidikan. Salah satunya permasalahan pencairan program Indonesia pintar yang dinilai masih kurang tepat sasaran. Anggota Komisi D DPRD Banyumas, Mustofa menjelaskan, permasalahan data masih mendominasi tidak tepat sasaran program PIP, khususnya di Banyumas. Menurutnya perlu ada update data secara berkala, yang dilakukan dari bawah (sekolah, red) sebelum diusulkan ke pusat. "Untuk pemutakhiran data, nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan beberapa pihak seperti pemerintah desa/kelurahan, BPS, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan," tegasnya. (bay)

Sumber: