Dua Tahun Pembangunan Taman Edukasi Sumber Daya Air Kranji Ditunda

PURWOKERTO - Pembangunan Taman Edukasi Sumber Daya Air (TESDA) Sungai Kranji masih belum ada kepastian. Pasalnya hingga saat ini belum ada keputusan dari Pemprov Jateng, terkait wilayah pengganti yang akan ditukar dengan lahan yang ada di sekitar Sungai Kranji. Kabid Sungai dan Air Baku Dinas SDABM Kabupaten Banyumas Achmad Setiawan mengatakan, secara teknis pembangunan TESDA hanya tinggal menunggu kesiapan lahan. Untuk proses penyusunan DED, sudah dilakukan penyempurnaan. Anggaran pembangunan juga sudah disiapkan senilai Rp 1 miliar. "Desain dan anggaran sebenarnya sudah siap, meski ada beberapa penyempurnaan DED beberapa waktu lalu. Praktis tinggal hanya menunggu kesiapan lahan," jelasnya. Untuk kepastian bisa tidaknya pembangunan direalisasikan tahun ini, pihaknya belum dapat mengambil keputusan. Hanya saja jika melihat waktu, kemungkinan pembangunan baru bisa digarap tahun depan. Sebelumnya, Kepala Dinas SDABM Kabupaten Banyumas Irawadi menjelaskan, informasi yang didapat dari provinsi, proses penggantian aset milik provinsi dan kabupaten setidaknya membutuhkan waktu enam bulan. Sehingga pihaknya berharap aset yang dijadikan alternatif pengganti dapat segera diajukan. "Kemungkinan bisa lebih cepat karena sudah ada survei. Namun kita juga tidak bisa berbuat banyak karena keputusan ada di provinsi," jelasnya. Seperti diketahui, rencana pembangunan TESDA sudah diprogramkan sejak tahun 2014. Namun karena terkendala lahan, sampai saat ini belum juga direalisasikan. Untuk pengembangan, hingga saat ini SDABM sudah menandatangani MoU dengan pemerintah provinsi. Namun untuk penggunaan tanah milik pemerintah provinsi, ternyata tidak cukup hanya dengan MoU, karena lahan yang digunakan masih milik pemprov. Terpisah, Kabid Aset DPPKAD Kabupaten Banyumas Maryono mengatakan, hingga pertengahan Juni ini pemkab masih menunggu keputusan pemerintah provinsi untuk lahan pengganti. "Kita belum mendapatkan informasi atau surat keputusan dari provinsi. Sampai saat ini Pemprov belum menentukan lahan yang akan diambil sebagai pengganti lahan di Kranji," ujarnya. Terkait hal itu, pemkab juga belum melakukan penghitungan nilai aset atau lahan yang akan ditukar. Rencananya tim appraisal akan dilakukan oleh Kabupaten Banyumas. (bay/sus)

Sumber: