Ribuan Orang Berstatus Positif Covid Bebas Berkeliaran, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani (dok DPR) JAKARTA — Laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan ada 3.830 orang berstatus ‘hitam’ terdeteksi berkeliaran di tempat umum. Ketua DPR RI Puan Maharani pun menanggapi, walaupun euforia kasus covid menurun, kewaspadaan justru perlu ditingkatkan mengingat mulai terjadi pengabaian prosedur, seperti tiga ribuan lebih orang yang kedapatan berkeliaran meski terpapar Covid-19. https://radarbanyumas.co.id/pergerakan-warga-terdeteksi-di-aplikasi-pedulilindungi-3-ribu-orang-positif-covid-masuk-mal/ “Hal ini menandakan perlunya pengetatan pengawasan. Walaupun PPKM terus mengalami tren penurunan status, jangan lengah, jangan kendor, agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus lagi,” kata Puan di Jakarta, Selasa (14/9/2021). Kemenkes baru-baru ini menyebut sebanyak tiga ribu orang lebih berstatus positif Covid-19 terdeteksi berkeliaran di tempat umum termasuk mal, bandara, stasiun, transportasi umum, hingga restoran, lewat aplikasi PeduliLindungi. Status hitam berarti orang yang terpapar atau merupakan kontak erat dengan pasien Covid-19. Karenanya, Puan meminta Satgas Penanganan Covid-19 menerjunkan tim reaksi cepat jika mengetahui adanya orang berstatus hitam yang berkeliaran di tempat umum. Puan menilai, aplikasi PeduliLindungi bisa menjadi dasar pelacakan (tracing). “Pasien-pasien Covid-19 yang berada di tempat umum agar segera dilakukan dikarantina untuk menghindari penularan, dan dirawat sebaik mungkin hingga mereka sembuh,” tuturnya. Pemerintah sendiri memutuskan memperpanjang PPKM level 2, 3, dan 4 di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali. Saat ini tidak ada provinsi di Jawa-Bali yang berstatus PPKM Level 4 setelah Bali turun status menjadi PPKM Level 3. Meski begitu, masih ada beberapa kota/kabupaten yang berada di level 4. Di daerah luar Jawa-Bali juga tidak ada provinsi dengan status PPKM level 4, walaupun 23 kabupaten/kota masih diterapkan PPKM level 4 yang menandakan kasus Covid-19 masih tinggi di daerah-daerah tersebut. “Melandainya kasus covid ini harus dijadikan momentum untuk berbenah, siapkan infrastruktur kesehatan, terutama infrastruktur khusus untuk menangani kasus-kasus corona,” kata Puan. Dengan infrastruktur kesehatan yang memadai, diharapkan tidak ada lagi gelombang corona berikutnya. Puan mengatakan, sarana dan prasarana bagi masyarakat terkait Covid-19 juga harus dimaksimalkan. “Sehingga tidak lagi terjadi kekurangan bed bagi pasien Corona di rumah sakit, kelangkaan oksigen, obat-obatan, dan lain sebagainya,” ujar mantan Menko PMK itu. Puan pun meminta pemerintah mengoptimalkan mitigasi kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari dampak Covid-19, mengingat virus Corona juga terus bermutasi. Ia mengingatkan perlunya memperkuat penanganan di hulu melalui program 3T (testing, tracing, treatment) agar ketika ada kasus bisa segera ditangani, termasuk isolasi terhadap pasien. “Terus gencarkan vaksinasi Covid-19 apalagi pemerintah pusat kini memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM. Ini jadi PR bagi pemerintah daerah sebab bisa saja wilayahnya kembali naik status PPKM jika target capaian vaksinasi tidak terpenuhi,” papar Puan. Dalam aturan terbaru perpanjangan PPKM, pemerintah menambah sejumlah relaksasi seperti uji coba pembukaan bioskop dan tempat wisata untuk daerah dengan PPKM Level 3, 2, dan 1. Puan mengingatkan agar relaksasi tersebut tetap mempertimbangkan potensi terjadinya kerumunan. “Untuk sektor-sektor tertentu seperti pembukaan bioskop dan tempat wisata di wilayah hijau harus dilakukan secara hati-hati. Termasuk juga Pembelajaran Tatap Muka (PTM) juga perlu ada evaluasi berkala,” ungkapnya. (dra/fajar)

Sumber: