Menhub Perketat Kelaikan Angkutan Lebaran

JAKARTA- Jalur mudik relatif sudah siap menyambut masa mudik dan balik Lebaran tahun ini. Lantas, bagaimana dengan angkutannya? Pemerintah mengklaim tahun ini pelaksanaan regulasi angkutan bakal diperketat. Hal itu dilakukan demi mengejar standard keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menuturkan, upaya pengecekan kelaikan angkutan lebaran 2016 tak lagi dilakukan dengan hanya mengambil sampel acak. Tahun ini, pihaknya menerapkan pengecekan per unit. "Kalau yang membahayakan, tidak laik jalan sama sekali ya tidak boleh jalan," jelasnya dalam keterangan resmi kemarin (18/6). Dia merinci, saat ini terdapat 45 ribu bus Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP) yang harus terdaftar untuk diperiksa. Kemudian, terdapat 447 lokomotif dengan 1.600 gerbong kereta. Semua unit tersebut diakui bakal melalui proses pengecekan keselamatan transportasi. "Selain itu, ada juga kapal laut kira-kira 1.200 buah diperiksa. Juga, 529 pesawat udara sedang dalam proses pemeriksaan,"terangnya. Dia menegaskan, pemeriksaan sudah dilakukan tiga bulan sebelum masa mudik. Sehingga, para pemilik armada memiliki cukup waktu untk memperbaiki kekurangan yang ada. Terhadap kendaraan yang belum memenuhi syarat, pihaknya sudah menentukan tenggat waktu. Yakni, 24 Juni mendatang. Jika hasil ramp check masih gagal hingga 24 Juni, maka kendaraan tersebut bakal dilarang beroperasi. "Mestinya bisa diperbaiki, kan waktunya cukup. Tapi kalau sampai 24 Juni tidak diperbaiki, ya tidak boleh beroperasi," jelasnya. Terkait infrastruktur transportasi, pihaknya juga sedang melakukan pengecekan. Misalnya, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang yang dikunjungi Jonan Kamis lalu (16/6). Dia mengaku bahwa sarana prasarana pelabuhan penyebrangan tersebut sudah lebih bagus dibandingkan tahun lalu. "Kalau prasarana Pelabuhan sudah bagus. Lebih rapi. Tinggal kapalnya diperbaiki nggak, di-lassing atau tidak kendaraan yang diangkut. Memang memakan waktu, tetapi kalau terjadi kecelakaan, lebih banyak lagi waktunya yang termakan," katanya. Kondisi infratruktur pun bakal terus dipantau dari pusat kendali di kantor Kemenhub. Pusat kendali tersebut akan memantau 48 terminal bus, tujuh titik penyeberangan, 35 bandara, dan seluruh stasiun KA selama operasi angkutan lebaran berlangsung. Tahun ini, operasi angkutan lebaran bakal berlangsung selama 24 hari. mulai H-12 sampai H+11, antara 24 Juni-18 Juli. Operasi tersebut berlaku untuk angkutan darat, KA, dan udara. Sedangkan, operasi angkutan laut bakal berlangsung lebih lama, yakni 37 hari. mulai H-18 sampai H+18, sejak kemarin (18/6) hingga 24 Juli mendatang. "Karena untuk angkutan laut itu jaraknya jauh dan perjalanannya juga tidak bisa secepat angkutan udara," tutur mantan Dirut PT KAI itu. Khusus untuk truk, seperti tahun-tahun sebelumnya ada pembatasan waktu operasi. Yakni, mulai H-5 sampai H+3.Pembatasan dikecualikan untuk truk pengangkut logistik bahan pokok dan BBM. truk-truk pengangkut bahan-bahan tersebut tetap boleh beroperasi bersamaan dengan masa mudik dan balik lebaran. Sebelumnya, saat rapat terbatas 6 Juni lalu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan personel pengamanan untuk momen mudik lebaran. Tahun ini, tidak ada operasi ketupat. Polri menggantinya dengan operasi bersandi Ramadan 2016. Operasi tersebut bakal berlangsung selama 16 hari, sejak 30 Juni sampai 15 Juli. "Personel yang kami libatkan sebanyak 157.115 personel, baik dari Polri, TNI, atau satuan dari kementerian yg lain," terang Badrodin. Pihaknya juga menyiapkan 2.872 pos pengamanan di ruang-ruang publik. Pengamanan juga diprioritaskan saat malam takbir, karena saat ituakan banyak kegiatan takbir keliling yang berlangsung. Untuk skenario pengaturan arus lalu lintas di tol, pihaknya akan memusatkan kendali di Cikopo. Bila terjadi kepadatan, sebagian kendaraan di kilometer 66 akan dialihkan ke selatan. kemudian, pengaturan juga akan dilakukan di exit tol Brebes timur, yang tahun ini menjadi ujung jalan tol pantura. Ketua Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menuturkan langkah Kementerian Perhubungan untuk memeriksa semua jenis kendaraan jelang mudik itu perlu didukung. Langkah itu sebenarnya sudah berulangkali didengungkan oleh MTI. Tapi, selama ini belum mendapatkan dukungan dari pemerintah. "Kalau akhirnya seluruh kendaraan dicek itu bagus. Bukan hanya uji petik saja," ujar dia. Profesor bidang transportasi dari Universitas Gadjah Mada itu memberikan catatan, pengujian itu juga harus transparan dan kredibel. Seringkali muncul, petugas uji kendaraan itu tidak kompeten. Bahkan, lebih buruk lagi ada yang bermain curang. "Kalau perlu pak Jonan (Menhub Ignasius Jonan, red) yang mengawasi. Agar tidak ada moral hazard," kata Agus. Selain itu, dia menuturkan selama ini seringkali faktor manusia dianggap sebagai biang kecelakaan. Padahal, menyalahkan manusia bisa dianggap sebagai menggantungkan pada nasib. "Masih ada faktor kendaraan dan sarana prasarana jalan. Itu yang harus diperbaiki segera," tambah Agus. Bahkan dia mengusulkan agar ada regulasi yang mengatur jalur utama mudik steril dari sepeda motor. Bukan hanya kendaraan berat seperti trailer atau dump truck yang dilarang melintas. Pelarangan sepeda motor di jalur utama mudik itu akan turut mengurangi angka kecelakaan juga. Selama ini, pengendara sepeda motor kerap jadi korban kecelakaan lalu lintas. "Pengendara motor bukan hanya ditilang saja. Tapi, motornya dititipkan di kantor polisi atau koramil, pengendaranya naik kendaraan umum," imbuh dia. Kendaraan lain yang tidak punya mobilitas bagus juga bisa dilarang. seperti bemo atau bajai yang berjalan lambat tidak boleh lewat jalur utama mudik. Sementara soal faktor sarana dan prasana jalan itu juga masih penuh kekurangan. Misalnya, kelengkapan rambu lalu lintas. Di jalan-jalan menikung semestinya ada rambu yang mengatur batas kecepatan. Tapi, rambu seperti itu tidak ada. Lampu penerangan di jalur mudik juga harus dilengkapi dan berfungsi dengan baik. Hal senada disampaikan Pengamat Transportasi Darmaningtyas. Dia mengapresiasi upaya Kementerian Perhubungan untuk melakukan ramp check seluruh unit angkutan lebaran. Menurutnya, aspek keselamatan dalam angkutan umum merupakan harus menjadi prioritas pertama bagi pelaku industri transportasi saat ini. "Lebih baik tidak berangkat daripada tidak selamat," ucapnya. Dia pun berharap hal tersebut bisa menjadi momen untuk menjamin kelaikan angkutan umum di masa mendatang. Bukan hanya saat momen lebaran. Salah satunya dengan meningkatkan pengawasan kelaikan angkutan umum secara reguler. "Kalau memang tidak laik, harus diberi surat peringatan. Kalau diacuhkan ya izinnya harus dicabut," kata dia. (byu/bil/jun)

Sumber: