Butuh Sembilan Tahun Pulihkan Learning Loss, Nadiem Keluhkan 12 Kabupaten Belum Tatap Muka Meski Sudah di Leve

Iwan Syahril, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang sudah berjalan saat ini harus benar-benar berhasil. Berdasar kajian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) situasi pembelajaran daring selama ini memberikan dampak risiko learning loss yang pemulihannya bisa memakan waktu hingga 9 tahun. https://radarbanyumas.co.id/ptm-terbatas-tak-merata-kemendikbudristek-harus-koordinasi-pemda/ https://radarbanyumas.co.id/kemendikbudristek-dorong-sekolah-segera-tatap-muka/ Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Iwan Syahril mengatakan, butuh waktu lama untuk memperbaiki kondisi tersebut. "Untuk bisa memperbaiki kondisi saat ini dibutuhkan waktu diprediksi bisa sampai 9 tahun," ucap Iwan beberapa waktu lalu. Hal ini terjadi karena peserta didik tidak memperoleh pembelajaran yang optimal yang berakibat pada kemunduran akademis dan non akademis. PTM terbatas dinilai dapat menekan risiko learning loss ini demi menjaga kualitas pembelajaran anak Indonesia. PTM terbatas ini didorong di wilayah PPKM level 1-3 dengan tetap memprioritaskan keselamatan insan pendidikan, yang pelaksanaannya mengedepankan kehati-hatian dan protokol kesehatan yang ketat. Meski begitu, sekolah harus memenuhi syarat SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran di Tengah Pandemi untuk bisa menyelenggarakan PTM terbatas. Di sisi lain, pemerintah mendukung pelaksanaan PTM Terbatas dengan menggencarkan program vaksinasi bagi pelajar di daerah. Saat ini, masih ada 12 wilayah yang belum diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Padahal mereka berada di kawasan PPKM level 3 yang notabene sudah boleh membuka sekolah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pun mengeluhkan hal tersebut. Dia meminta pemda yang dimaksud agar segera melaksanakan tatap muka. Berlawanan dengan Nadiem, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan pihak mengapresiasi tindakan tegas tersebut. "Kami mengapresiasi yang tahu diri, Yogyakarta itu sultan bilang kalau nanti kenapa-kenapa nanti yang dituntut gubernur," tutur dia, Rabu (1/9). Menurutnya, dibandingkan memaksakan diri untuk membuka PTM dengan ketidaksiapan, langkah pemda yang belum mengizinkan ini jauh lebih baik. "Bagus itu mengakui belum siap, baik dari vaksinasi dan kesiapan sekolah, seperti Yogyakarta, Kepulauan Riau, Lampung dan sebagian Jawa Tengah. Jadi kami mendorong sekolah itu untuk jujur, vaksinasi masih rendah, makanya PJJ aja diadaptasikan," jelasnya. Keluhan Nadiem, menurutnya adalah bentuk kegagalan dia sebagai bapak pendidikan Indonesia saat ini. Jika kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda baik, hal ini tidak akan terjadi. "Saya rasa ini bentuk kegagalan komunikasi Mas Menteri, dia kan agak irit berkoordinasi dengan pemda. Saya minta perbanyak aktivitasnya untuk meninjau, menyapa guru termasuk kepala daerah, itu kelebihan kita orang Indonesia, rangkul mereka," pungkas dia. (jpc)

Sumber: