Harga Harus Turun Setiap Lebaran, Perintah Presiden Jokowi kepada Menteri Ekonomi

JAKARTA- Saat instruksinya agar harga daging harus di bawah Rp 80 ribu per kilogram (kg) sebelum Lebaran diragukan terwujud, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ciut nyali. Mantan pengusaha mebel itu malah memberikan perintah baru kepada para menteri ekonominya agar menurunkan semua harga di setiap momen menjelang hari raya mulai Lebaran tahun ini dan seterusnya. Penegasan Presiden Jokowi itu disampaikan setelah memimpin sidang paripurna kabinet dengan agenda laporan persiapan Hari Raya Idul Fitri 2016 di istana kepresidenan kemarin sore (7/6). Menurut presiden, kenaikan harga menjelang Idul Fitri selalu terjadi hingga akhirnya seolah menjadi kebiasaan. Salah satu sebabnya memang naiknya permintaan. "Tapi, bila suplai dikendalikan, bahkan digerojok lebih banyak, kenaikan harga tidak akan terjadi," katanya yakin di depan awak media setelah rapat kabinet. Jokowi mencontohkan sejumlah negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristiani. Pada saat menjelang Natal dan tahun baru, justru banyak diskon besar-besaran. "Di mana-mana ada diskon. Alias harga-harga diturunkan," sebutnya. Bila di negara lain harga kebutuhan bisa turun menjelang hari raya, mestinya Indonesia juga bisa demikian. "Kita ini mau Idul Fitri, bisa nggak banyak diskon?" tantang presiden. Jokowi menambahkan, dampak kenaikan harga barang akan membebani rakyat kecil, termasuk petani. "Sebab, hampir 82 persen penduduk Indonesia adalah petani yang juga sebagai konsumen beras," katanya. Karena itu, presiden mengingatkan bahwa pengendalian harga memang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Tapi, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sangat berperan. "Sebab, dua kementerian itu juga menyangkut langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan inflasi. Kita jaga inflasi, paling tidak harus di bawah 4 persen untuk 2016," tuturnya. Pada acara sebelumnya di Kementerian Keuangan, Jokowi menyinggung upaya penurunan harga daging, khususnya daging sapi, pada Ramadan kali ini yang disebutnya belum benar-benar sukses. Meskipun demikian, presiden masih optimistis harga-harga bisa turun sehingga bisa mengerem laju inflasi. Khusus untuk kebutuhan daging sapi, bulan ini stoknya akan dibuat surplus. Jokowi kembali mengatakan bahwa kunci pengendalian harga daging ada pada supply and demand. Persoalannya, sebagian daging yang diimpor saat ini masih belum tiba. Karena itulah, target penurunan harga tersebut masih belum bisa dilihat. "Sudah dimulai, tidak mungkin turun dalam satu, dua, atau tiga hari," ujar Jokowi setelah membuka raker eselon II di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan kemarin. Siap dan Heran Bagaimana tanggapan para menteri atas permintaan presiden tersebut? Pada acara yang sama, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan kesiapannya. Untuk Lebaran tahun ini, dari pantauan terakhir, harga kebutuhan yang masih tinggi kenaikannya tinggal gula pasir dan daging sapi. Untuk bawang merah, harga dipastikan sudah turun. "Kalau beras, sama sekali tidak (naik, Red)," ujar Darmin setelah rapat kabinet. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menambahkan, kenaikan harga bahan pokok seharusnya tidak terjadi. Sebab, untuk beberapa komoditas, data stok di Kementerian Pertanian tercatat mengalami surplus. "(Sampai) Juli, beras, stok kita 2 juta ton lebih. Dibanding tahun lalu 1 juta lebih," sebutnya. Untuk minyak goreng, lanjut Amran, tersedia stok 1,8 juta ton. "Padahal, kebutuhan masyarakat di kisaran 435 ribu ton," ucapnya. Karena harganya masih tinggi, pihaknya membuat kesepakatan dengan para produsen minyak goreng untuk menurunkan harga 5,5 persen. Stok telur ayam juga surplus. "Untuk kebutuhan 131 ribu ton, tersedia stok dua kali lipat, yakni 261 ribu ton. Jadi, ini anomali," sebutnya. Di tempat yang sama, sesuai dengan arahan presiden, Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyebutkan, pihaknya mengizinkan pihak swasta mengimpor daging. "Ini akan memperlebar dan membuka jalur impor daging sapi, yang kami harapkan akan bisa dengan pesat meningkatkan pasokan daging sapi," kata dia. Khusus mengenai harga gula, Lembong beralasan bahwa harga gula internasional juga sedang naik. Karena itu, pihaknya sudah menugasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk menyalurkan gula hingga 192 ribu ton ke pasar. Sampai saat ini sudah tersalurkan 102 ribu ton. "Operasi dilakukan di sejumlah daerah seperti Jabodetabek, Jabar, Jateng, Jambi, Sumut, dan sejumlah daerah lainnya," beber Lembong. Kurang Efektif Sementara itu, pengamat sektor pertanian Bustanul Arifin memandang langkah pemerintah yang mengatasi harga dengan fokus pada kebijakan impor dan operasi pasar sebagai upaya yang kurang efektif. Kebijakan impor dan operasi pasar disebutnya sebagai solusi jangka pendek yang tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan tekanan harga yang tiap tahun selalu terjadi. "Boleh saja operasi pasar, tapi itu ya buat hiburan saja. Permasalahan yang selalu berulang tidak bisa diatasi dengan solusi jangka pendek seperti operasi pasar atau impor," tuturnya saat dihubungi tadi malam. Meski mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan harga, Bustanul beranggapan bahwa semestinya pemerintah membenahi persoalan tersebut dari hulu, tengah, dan hilir. Langkah operasi pasar oleh pemerintah sesungguhnya belum bisa mengendalikan harga secara permanen. Ada beberapa langkah konkret yang disebutnya cukup efektif untuk mengatasi persoalan itu dari sisi hulu. Antara lain pembenahan dari sisi produksi, tata kelola dari produsen hingga konsumen, serta peningkatan produktivitas petani lokal dengan secara kontinu melakukan pemberdayaan terhadap petani. "Dengan begitu, pemerintah juga tidak perlu repot-repot impor kalau petani dalam negeri sudah bisa digenjot meningkatkan produktivitas," imbuhnya. Sementara itu, dari sisi tengah, Bustanul menyebut adanya rantai pasok (value chain) yang hingga kini masih tertutup. Dia mengatakan, hingga kini permasalahan value chain dapat merugikan. Sebab, value chain dianggap sebagai sebuah sistem yang telah ada sejak dulu dan akhirnya dapat memengaruhi keseluruhan tata niaga ketahanan pangan nasional. "Coba bayangkan, kalau ada pedagang daging yang mau masuk, kok susah sekali. Itu akibat adanya barriers to entry dan itu harus dibuang. Harus dicari solusi bersama karena itu permasalahan yang selalu berulang," tegasnya. Ulah Kartel Di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf menyatakan, persoalan daging sapi yang mahal terindikasi sebagai akibat permainan kartel selain rantai distribusi yang makin panjang. Dia mengungkapkan, saat ini ada 55 importer yang mendapat kuota impor. "Dari jumlah itu, tidak banyak yang dapat kuota besar, hanya sekitar 5 sampai 7 importer besar. Ini bahan pokok penting dan pemainnya tidak banyak. Kami awasi," ujarnya kemarin. Dia memang belum tahu pasti apakah importer-importer itu berbuat nakal. Yang jelas, kemungkinan tersebut sangat terbuka. Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin beserta rombongan juga melihat stok bawang putih dan daging beku di gedung penampungan Bulog. Stok daging di gudang Bulog di seluruh divre sebanyak 80 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan daging impor asal Australia. Daging beku itu dipersiapkan untuk operasi pasar murah dengan harga Rp 80 ribu per kg. Mengakhiri kunjungannya ke Bulog tersebut, Ade menilai harga sembako yang kerap melambung tinggi saat memasuki Ramadan dan Lebaran merupakan akibat lemahnya kontrol pemerintah. Bukan hanya terhadap stok, tapi juga harga pangan. Karena itulah, Ade mendesak pemerintah bisa kembali memperbesar peran Bulog sebagai pengatur harga dan penyedia stok. Sekaligus sebagai penjaga kualitas bahan pangan secara nasional. "Saya selalu katakan, negara harus campur tangan. Karena itu adalah perintah UUD 1945 atas pasar," tegas Akom, sapaannya. (byu/dim/dee/dyn/c9/kim)

Sumber: