Kebumen Dicap Kabupaten Termiskin di Jateng, Jadi Pilot Project Program Pengentasan Kemiskinan

KUNJUNGAN: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar berkunjung ke Kebumen, Kamis (23/9). SAEFUR/KEBUMEN KEBUMEN - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar berkunjung ke Kebumen, Kamis (23/9). Kedatangan menteri didampingi Dirjen pengembangan ekonomi dan investasi desa derah tertinggal dan transmigrasi, Ir Harlina Sulistyorini, disambut Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. https://radarbanyumas.co.id/kebumen-nol-desa-tertinggal/ Ada beberapa hal yang dibicarakan, salah satunya menyangkut kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pengentasan kemiskinan. Abdul Halim mengatakan, Kebumen akan menjadi kabupaten pertama yang masuk dalam pilot project, dari program pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. "Jadi untuk tahap pertama, ada tujuh provinsi yang menjadi sasaran utama. Dimana tiap-tiap provinsi kita ambil lima kabupaten. Di Jawa Tengah, Kebumen nanti akan kita masukkan dalam program pengentasan kemiskinan hingga nol persen," ujar Abdul Halim yang juga Ketua Umum Partai PKB. Menurutnya, pengentasan kemiskinan akan terwujud melalui pendekatan mikro atau pendekatan tingkat desa. "Misalnya ada lima atau 10 orang warga miskin. Persoalan apa? Kalau rumah tak layak, kita kasih bedah rumah, kalau infrastruktur kita kasih jalan. Bisa juga penguatan ekonomi melalui UMKM. Dananya dari mana? Kita kroyokan bisa dari dana desa, dari pemda kabupaten, provinsi sampai pakai APBN," jelasnya. Sementara itu, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyampaikan, terima kasih atas kedatangan Menteri Desa Abdul Halim. "Tentu diharapkan dengan program ini, angka kemiskinan di Kebumen bisa turun drastis. Kebumen tidak lagi dicap sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah," kata bupati. Bupati menyatakan, siap bersinergi dan mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Persoalan kemiskinan, kata bupati, memang tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu adanya kerjasama dan dukungan dari semua pihak. (fur)

Sumber: