Kebumen Diprediksi jadi Kabupaten Termiskin

FOTO BERSAMA : Anggota DPRD Kebumen H Miftahul Ulum (kiri) saat berfoto bersama dengan Wakil Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto SH. IMAM/EKSPRES Nomor Satu di Jawa Tengah KEBUMEN-Hingga kini Kebumen menduduki peringkat termiskin nomor dua se Jawa Tengah. Kemungkinan pada tahun 2020 mendatang, kabupaten berselogan Beriman akan menjadi termiskin nomor wahid se Jawa Tengah. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pada tahun 2019 Kabupaten Kebumen diprediksikan akan menjadi Kabupaten termiskin se Jawa Tengah dengan proyeksi angka kemiskinan 15,70 persen hingga 16,70 persen.. Artinya meski meskipun penurunan angka kemiskinan di Kebumen sangat menggembirakan, namun menjadi termiskin se Jawa Tengah telah diproyeksi dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proyeksi tersebut sebaiknya disikapi dengan tepat. Artinya perlu upaya-upaya keras dalam percepatan penanggulangan kemiskinan agar kinerja penurunan kemiskinan kita menjadi semakin baik. Tarkait hal tersebut, pernah disampaikan Wakil Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto SH saat sambutan pada Rapat Koordinasi Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Selasa (8/10) lalu. Dalam penanggulangan kemiskinan Wabup Arif memiliki empat strategi meliputi mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Selain itu mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Wabup H Arif menyampaikan penurunan angka kemiskinan didukung oleh anggaran yang digelontorkan untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Ini Baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta dari sektor Swasta. “Jika dilihat dari kinerja penurunan kemiskinan baik dari jumlah maupun presentase penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kebumen termasuk 10 besar terbaik dan kinerjanya diatas rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah,” kata Wabup H Arif. Diminta menangapi adanya proyeksi menjadi termiskin se Jawa Tengah Anggota DPRD Kebumen H Miftahul Ulum menyampaikan dua hal yang menjadi kendala yakni pendapatan dan pengeluaran. Untuk pendapatan seharusnnya di tahun 2020 seharusnya telah mencapai Rp 3,5 triliun. Namun pada kenyataan pendapatan tidak sampai Rp 3,5 triliun melainkan kisaran Rp 2,8 triliun. Ketika anggaran tidak mencapai yang ditargetkan, maka pengeluarannya pun harus diprioritaskan pada hal-hal primer. “Misalnya begini, saat satu kuda tidak kuat menarik tujuh grobak maka dua hal yang dapat dilakukan yakni menambah kuda atau mengurangi beban grobak,” tuturnya, Selasa (15/10). Dalam analogi tersebut, menambah kuda sama artinya dengan menambah dana. Padahal hingga kini Kebumen masih sanngat ketergantungan terhadap dana dari pusat. Untuk itu yang paling penting dilakukan yakni mengalokasikan pengeluaran dana dengan tepat. Terkait dengan kemiskinan dan adanya proyeksi menjadi termiskin, Miftahul Ulum berpendapat sebaiknya APBD Kebumen difokuskan pada program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini sangat diperlukan upgrade data. Sehingga dapat diketahui dengan pasti berapa dan siapa yang miskin tersebut. “Misalnya ada lingkaran seperti ini, kenapa miskin karena tidak punya penghasilan. Ini karena tidak bekerja. Kenapa menganggur karena tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah karena biayanya mahal dan tidak punya uang. Kenapa tidak mampu membayar karena miskin. Jika sudah demikian diperlukan pemotongan mata rantai kemiskinan. Nah disitulah peran serta pemerintah,” ungkapnya. Melihat jumlah penduduk Kebumen, lanjutnya, yang berkisar 1,3 juta orang. Jumlah tersebut didominasi oleh petani. Dalam hal ini kemiskinan juga terdapat pada jumlah mayoritas. Untuk itu program-program dan kebijakan pemerintah mestinya difokuskan kepada hal tersebut. Ini meliputu dinas pertanian untuk meningkatkan kompetensi petani. Dinas DPU terkait pengairan dan dan Dinas Prindustrian dan Perdagangan terkait pengelolaan pengolahan dan pemasaran. “Sektor pertanian harusnya di backup betul. Dalam hal ini tidak bisa dilakukan secara sektoral melainkan harus lintas sektor dan lintas instansi. Asisten Bidang Perekonomi dan Pembangunan harusnya menjadi koordinatornya. Sedangka Wakil Bupati dan Bupati sebagai pengambil kebijakan,” katanya. Ditegaskannya, APBD mau diarahkan kesana atau tidak itu merupakan sebuah pilihan. Selain itu dalam perjalannya harus konsisten atau istiqomah. Artinya antara judul dan realita harus sama. Pihaknya juga berharap pemeritah dapat satu rencana, satu komando dan satu tujuan. Selama ini menurutnya banyak program yang baik, namun tidak tepat. Ini bila dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan. “Ambil contoh perbaikan trotoar. Hal tersebut tentunya sangat baik. Namun apakah tepat dilaksanakan disaat rakyat butuh penghasilan. Apakah bersolek itu tepat saat masih lebih membutuhkan makan. Ibarat sebuah pengantin baru yang terpenting adalah melakukan dan memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk dapat bertahan hidup berdua. Artinya kebutuhan pokok seperti Pangan Sandang Papan harus diutamakan. Setelah itu baru kebutuhan sekunder bahkan tersier,” terangnya. H Miftahul Ulum juga menegaskan terkait pentingnya konsisten. Hal ini merujuk pada tagline Kebumen yakni Agro City of Java. Mestinya hal tersebut menjadi “virus” yakni dimana pun pejabat menyampaikan sesuatu hal mestinya berkaitan dengan tagline tersebut. “Nah kini antara Agro City of Java dan Geopark lebih terkenal mana?,” ucapnya. (mam)

Sumber: