Penyerapan Anggaran Pemkab Banjarnegara Masuk 10 Besar Nasional

BANJARNEGARA – Penyerapan anggaran oleh Pemkab Banjarnegara masuk 10 besar nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Fraksi Golkar saat rapat paripurna di Gedung DPRD Banjarnegara, Jumat (18/9). Adapun agenda rapat paripurna ini yaitu persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD perubahan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020. “Kami mengapresiasi kinerja eksekutif bahwa di masa pandemi ini pembangunan terus berjalan. Bahkan Kabupaten Banjarnegara masuk 10 besar penyerapan anggaran tingkat nasional," kata anggota DPRD Banjarnegara Bawono dari Fraksi Golkar. Menurut dia, penyerapan anggaran yang besaar ini merupakan prestasi tersendiri bagi Kabupaten Banjarnegara. Sementara Sekretaris Fraksi PDIP Sri Haryati memberi masukan agar anggaran bisa dilaksanakan secara efefktif, efisien dan akuntabel. “Kami juga menyoroti penanganan bagi korban PHK dan pelaku usaha kecil, serta pengelolaan Bumdes biar lebih spesifik lagi di bidang usahanya,” kata Sri Haryati. https://radarbanyumas.co.id/atasi-kekukumuhan-desa-pucang-dan-klampok-masing-masing-terima-rp-1-miliar/ Anggota DPRD Banjarnegara dari FPKB Siti Komariah mengingatkan pentingnya ketersediaan hotspot internet untuk rumah tangga miskin yang memiliki anak sekolah. “Kami juga berharap adanya pelatihan UMKM kepada anak-anak sekolah, dan remaja karang taruna agar bisa mandiri,” kata Siti Komariah mewakili fraksinya. Sementara itu Fraksi Persatuan Pembangunan dengan jubirnya Lilis Ujianti mengapresiasi penyelenggaraan DCF virtual serta penyediaan lapangan pekerjaan. Hal ini juga disorot fraksi Demokrat dengan juru bicaranya Slamet. Penyelenggaraan DCF Virtual juga didukung oleh Fraksi PKS. Fraksi ini berharap DCF lebih bagus dan inovatif. Juru bicara Fraksi PKS, Muhamad Nurin juga berpendapat bahwa di masa pandemi ini semuanya harus bertanggung jawab atas keselamatan rakyat Banjarnegara. “Kami menghimbau agar razia masker diintensifkan, dan agar website yang memuat data perkembangan penanganan Covid-19 bisa lebih update, karena update terakhir kami lihat tanggal 4 September,” ungkapnya. Adapun Fraksi Amanat Nasional Indonesia Raya lebih banyak menyoroti tentang inovasi-inovasi Kabupaten dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sumber pendapatan bisa dari pajak reklame, penggalian fiber optik, parkir, atau Rumah Pemotongan Hewan. Fraksi Nasdem menyoroti tentang pendataan ulang pelaku UMKM dan gaji guru honorer yang sangat kecil. Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dalam pidatonya mengatakan bahwa situasi pandemi Covid-19 mendesak Pemkab untuk melakukan perubahan-perubahan atas APBD tahun anggaran 2020. Selain itu, kondisi saat ini juga telah mengubah asumsi-asumsi makro yang mendasari penyusunan APBD sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan. Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini diproyeksikan penurunan pendapatan sebesar 6,89 persen atau sebesar Rp 149.322.783.046. Dana perimbangan juga mengalami penurunan karena turunnya alokasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan bagi hasil dari pemerintah pusat. (drn/)

Sumber: