Dana Kunja DPRD Banjarnegara Dipangkas, Tapi Tunjangan Dinaikkan

ISTIMEWA SUMRINGAH : Pimpinan, alat kelengkapan dan fraksi DPRD Banjarnegara datang ke pringgitan untuk klatifikasi terkait rencana pemotongan anggaran kunja ke luar daerah BANJARNEGARA - Legislatif bisa bernafas lega. Sebab meskipun anggaran kunja bakal dipangkas, namun tunjangan dan indeks biaya kunja di dalam kabupaten bakal dinaikkan. Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat.  "Saya mendapat keluhan dari warga, kalau sering kunjungan ke luar daerah DPRD-nya kosong. Sehingga sulit menyampaikan aspirasi, karena wakil rakyat pergi ke luar daerah," kata dia, Rabu (19/2). Baca Juga : Dinilai Boros, Bupati Banjarnegara Pangkas Anggaran Kunja Dewan Sehingga dia memutuskan memangkas anggaran kunja ke luar daerah dan mengalihkannya menjadi kunja di dalam kabupaten. Terkait kekhawatiran uang perjalanan dinas yang kecil karena berada di dalam kabupaten, menurutnya tidak perlu dirisaukan. Sebab akan ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah.  "Ada ketentuan kalau DPRD kan masuk pejabat khusus. Legislatif kan pejabat khusus yang terhormat. Kalau OPD kan ASN. Jadi perjalanan dinasnya berbeda dengan OPD," jelasnya. Dengan indeks yang berbeda ini, walaupun lokasi yang dituju sama, biaya perjalanan dinasnya berbeda. Sehingga tidak akan terjadi lonjakan biaya perjalanan dinas karena indeks untuk OPD tidak ikut dinaikkan. Selain indeks perjalanan dinas yang dinaikkan, pihaknya juga akan menaikkan tunjangan atau memberikan bonus kinerja untuk DPRD. Baca Juga : Dua WNI Positif Corona Dirawat di Chiba, Dua di Tokyo "Soal besarannya belum ada kepastian. Hari ini baru dibahas bersama BPPKAD dan Baperlitbang. Agar apa yang kita anggarkan bermanfaat untuk semua," ujarnya. Kebijakan ini kemungkinan bisa direalisasikan mulai APBD Perubahan 2020. "Harapan saya agar uangnya dibelanjakan di Banjarnegara dan biaa menggerakkan perekonomian daerah," jelasnya. Kenaikan indeks kunja dalam daerah dan tunjangan atau bonus ini disesuaikan dengan kinerja wakil rakyat. "Bagus tidak dalam mendukung program kerja pemerintah daerah. Kalau itu memang bermanfaat sekali, tidak masalah kita memberikan bonus. Agar lebih semangat dalam menyerap aspirasi dari masyarakat. Semakin banyak masukan dari DPRD, semakin bagus," lanjutnya. (drn/acd)

Sumber: