SILPA Banjarnegara Tinggi, Perencanaan Disorot

BANJARNEGARA – Perencanaan penggunaan anggaran tahun anggaran 2016 di Kabupaten Banjarnegara dinilai belum matang. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp 195 miliar dinilai masih terlalu tinggi. REKOMENDASI : Ketua DPRD Banjarnegara Nuryanto (kanan) menyerahkan rekomendasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban kepala daerah Banjarnegara tahun Anggaran 2016 di ruang paripurna, Rabu (3/5). (PUJI HARTONO/Radarmas) Ketua DPRD Banjarnegara Nuryanto mengatakan, SILPA tahun 2016 dilaporkan masih 9,69 persen dari dana tersedia. Jumlah tersebut termasuk tinggi. Sebab idealnya besarya SILPA kurang lebih 5 persen dari jumlah anggaran. “Ini menjadi perhatian bersama, karena salah satu indikatornya adalah masih banyak pembangunan yang tidak selesai,” ujarnya usai rapat penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban kepala daerah Banjarnegara tahun Anggaran 2016 di ruang paripurna, Rabu (3/5). Menurut Nuryanto, rendahnya realisasi belanja bangunan, gedung, jalan, irigasi dan jaringan, harus dicermati. Apakah disebabkan kinerja aparatur yang menurun atau perencanaan yang belum akurat. Dia meminta agar semua kegiatan tahun depan sudah direncanakan tahun ini, sehingga, proses pengerjaan bisa selesai sesuai Surat Perintah Kerja (SPK). “Tiga komponen, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaksana harus benar-benar diperhatikan. Agar serapan anggaran bisa maksimal,” ungkapnya. Namun dia menyambut baik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara. Menurutnya, apa yang dilakukan Penjabat (Pj) Bupati, Prijo Anggoro, mampu menjadi barometer dan mampu menciptakan etos kerja di lingkungan birokrasi. “Dalam penyampaian dokumen LKPJ April lalu, Bupati menggunakan kreasi baru yakni dengan menggunakan power point dan visualisasi sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. Untuk langkah kreatif itu DPRD memberikan paresiasi dan langkah itu bisa dilanjutkan pada bupati yang baru nanti,” ujarnya. Pj Bupati Banjarneara, Prijo Anggoro mengatakan, rekomendasi DPRD tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, masukan tersebut menjadi pemicu agar kegiatan tahun ini bisa ditingkatkan. Tahun ini, berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari 235 paket yang masuk Unit Lelang Pengadaan (ULP). Sebanyak 79 kegiatan sudah tayang, 51 sudah ada pemenang. Tinggal 28 kegiatan yang masih lelang. Untuk infrastruktur, kemiskinan dan pendidikan ini kita kebut. Karena memang masih harus mendapat penanganan serius,” ujarnya. (uje/din)

Sumber: