Ribuan Personel Siap Amankan Pilkada Banjarnegara

Kapolda Sidak Polres Banjarnegara BANJARNEGARA - Ribuan personel disiagakan untuk mengamankan Pilkada 15 Februari 2017 mendatang. Berbagai latihan dan simulasi, sebelumnya telah dilakukan untuk mengantisipasi kerusuhan saat pesta demokrasi dihelat. Di Jawa Tengah, pengamanan Pilkada tidak hanya dilaksanakan di Banjarnegara saja. Namun dilaksanakan di lima kabupaten dan satu kota yang secara bersamaan melaksanakan Pilkada. Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, untuk mengamankan Pilkada digelar Operasi Mantap Praja 2017. Operasi ini tidak hanya melibatkan unsur kepolisian, namun diperkuat dengan unsur lainnya. Di Banjarnegara, jumlah petugas yang akan dikerahkan mencapai ribuan personel, terdiri dari 646 personel Polres Banjarnegara, 60 personel TNI , 459 personel PAM TPS dan 4.140 personel Linmas. Untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kerusuhan, Polda Jateng mengerahkan pasukan tambahan, yakni 100 personel dari Brimob dan Dalmas Polda. Menurut Kapolda, secara umum potensi kerawanan Pilkada di Jateng masuk kategori sedang. Meski demikian, pihaknya tetap mewaspadai kerawanan agar tidak sampai menimbulkan kerusuhan. Kapolda juga menekankan pentingnya netralitas penyelenggara. "Saya tekankan KPU dan Panwas harus netral. TNI dan Polri juga harus netral dan memberikan pengamanan yang sama," tandasnya. Kapolda juga meminta pasangan calon dan tim suksesnya menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif. "Kemenangan harus diperoleh dengan cara yang bertanggung jawab dan beretika. Dalam demokrasi, semua peserta harus siap menang dan siap kalah. Yang menang merangkul pihak yang kalah. Sedangkan pihak yang kalah harus legowo," ungkapnya. Menurut dia, kerawanan akan meningkat pada masa kampanye, masa tenang dan pencoblosan. Pengamanan akan diperketat pada saat pencoblosan dan perhitungan suara. Sedangkan dalam masa tenang, polisi akan diperbantukan untuk membantu Sat Pol PP saat menurunkan atribut kampanye. Untuk mengantisipasi politik uang, petugas juga akan melakukan operasi fajar. Terkait hasutan melalui media sosial, Polda sudah menyiapkan tim khusus. "Kami juga melakukan pemantauan untuk mendeteksi kampanye hitam dan ujaran kebencian yamg disampaikan melalui media sosial dan juga provokasi yang bersifat SARA," tegasnya. Kapolda juga melakukan sidak untuk memantau ada tidaknya pungutan liar di instansi kepolisian. Kapolda meninjau sejumlah pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh polisi, antara lain Samsat, pembuatan SIM, SKCK dan BPKB. Dia menyatakan akan menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan pungli. Sebab Pemberantasan pungli merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yang ditandatangani presiden. "Saya sudah intruksikan kepada para Kapolres untuk membuka layanan pengaduan masyarakat. Tidak hanya untuk pungli saja, silahkan adukan kalau ada penyelewengan di lingkungan Polri. Kalau mau telepon Kapolres silahkan," ungkapnya. Masyarakat yang ingin mengadukan terkait layanan di instansi kepolisian, dipersilahkan menghubungi nomor HP Kapolres Banjarnergara: 081225900202. Pada kesempatan tersebut, Kapolda juga bertanya kepada masyarakat yang mengurus keperluan surat-surat kendaraan. "Saya minta masyarakat yang mau mengurus SIM, SKCK, BPKB maupun ke Samsat ikutilah prosedur yang telah ditetapkan. Kalau ada petugas yang menarik pungli jangan mau, segera laporkan ke pos pengaduan pungli atau hubungi nomor HP Kapolres," pintanya. Pada sidak kali ini, hasilnya nihil. Tidak ada anggota yang terbukti melakukan pungli. (drn/din)

Sumber: