Komisi IV Tagih Janji RSUD Soal Evaluasi Tarif

Komisi IV Tagih Janji RSUD Soal Evaluasi Tarif

FOTO AxBANJARNEGARA - Komisi IV DPRD menagih janji revisi tarif dari anajemen RSUD Hj Anna Lasmanah Soemitro Kolopaking. Sebab pada Januari lalu, manajemen RSUD berjanji akan mengevaluasi kenaikan tarif yang diberlakukan. Setelah berjalan beberapa bulan, nampaknya belum ada perubahan signifikan. Sehingga banyak masyarakat yang mengeluh. Oleh karena itu, Komisi IV memanggil manajemen RSUD, Kamis (10/3). Ketua Komisi IV, H Syamsullah Affandi mengatakan RSUD tidak semata-mata berorientasi profit. Namun harus ada unsur sosialnya. Sehingga tarif yang ada, harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Dikatakannya, tarid RSUD terbagi menjadi dua, yakni tarif kelas III dan non kelas III. Untuk kelas II, tarifnya diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2012. Dari jajak pendapat, ternyata masih banyak komplain. Keluhan juga datang dari pengguna non kelas III. "Januari kita sudah melakukan kunjungan lapangan karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Kita tanya karena ingin mendapat jawaban bagaimana hasil evaluasi tarif ini," ungkapnya. Dan jawaban dari manajemen RSUD, paling akhir April mendatang tarif sudah dikoreksi. "Ini menjadi pedoman Komisi IV, jika tidak dilaksanakan kita akan dikejar kembali," jelasnya. Direktur RSUD Hj Anna Lasmanah Soemitro Kolopaking Banjarnegara, dr Agung Budianto mengatakan kenaikan tarif ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan.  Diakuinya, kenaikan tarif ini ada sisi untung dan ruginya. Kerugiannya antara lain dikeluhkan oleh sebagian masyarakat. Agung mengatakan pihaknya tidak menaikkan tarif secara spontan. Namun sudah melakukan sosialisasi selama dua bulan. Kenaikan tarif dilakukan demi peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. Kenaikan tarif juga merupakan suatu keniscayaan. Sebab harga peralatan semakin mahal menyusul terjadinya inflasi. "Perlu saya sampaikan bahwa untuk kenaikan tarif ini sudah bekerjasama dengan UGM untuk melihat unit cost. Seberapa besar perhitungan tarif rumah sakit ini," kata dia. Tidak seratus persen menerapkan perhitungan unit cost. Namun disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan tarif rumah sakit sekitar. (drn/nun)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: