Lima Orang Ambil Formulir PDIP

PKB Diminta Segera Buka Pendaftaran BANJARNEGARA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) laris manis dalam penjaringan calon bupati dan wakil bupati yang akan bersaing dalam Pilakda 2017 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, orang pertama dan kedua Banjarnegara saat ini, Bupati Sutedjo Slamet Utomo dan Wakil BUpati Hadi Supeno, memilih bertarung dulu di dalam penjaringan partai berlambang banteng moncong putih ini. Menurut data yang dihimpun Radarmas, sejak dibuka 24 Februari lalu, sudah ada lima formulir yang diambil. Tiga mengambil formulir bakal calon kepala daerah dan dua mengambil sebagai calon wakil bupati. Sekteraris DPC PDI perjuangan Banjarnegara, Nuryanto menjelaskan tiga orang yang telah mengambil formulir bakal calon kepala daerah yakni Bupati Banjarnegara, Sutedjo Slamet Utomo, Wakil Bupati Banjarnegara, Hadi Supeno, dan pengusaha Budhi Sarwono.     Sedangkan pada hari Sabtu (27/2) terdapat dua bakal calon yang mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati. Keduanya yaitu Budhi Sukarso, mantan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Banjarnegara periode 2009 - 2014 dan Hadi Santosa asal Batur. Sementara itu, DPC PKB Banjarnegara diminta segera membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan pembukaan yang lebih awal, maka akan memiliki lebih banyak waktu untuk persiapan. Hal itu disampaikan anggota DPR RI dari PKB, Taufiq R Abdullah. Menurut Abdullah, dalam penjaringan diutamakan, calon bupati atau wakil bupati adalah kader internal. Namun jika ada yang lebih baik, calon yang diusung bisa non kader. Asalkan warga Nahdliyin dan bisa membawa visi dan misi NU dan PKB. "Saya dalam kapasitas memberikan saran dan pertimbangan. Soal kapan partai membuka pendaftaran yang paling paham teman-teman daerah. Sekarang sudah waktunya atau belum," kata dia. Dikatakannya, selama ini calon yang diusung PKB masih kalah. "Kali ini harus menang," tandasnya. Ketua DPC PKB Banjarnegara, Arif Budi Waluyo mengatakan, pihaknya tengah menjalin penjajakan dengan sejumlah partai. Penjajakan dilakukan mengingat semua partai harus berkoalisi. Mengingat tidak ada partai yang bisa mengusung sendiri calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. (drn/acd)

Sumber: