DPC PKB Cilacap Bantu Korban Banjir Mujur Lor Kroya

PKB PEDULI : Ketua DPC PKB Cilacap Sarif Abdillah dan sejumlah kader menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Desa Mujur Lor, Kecamatan Kroya, Rabu (28/10). CILACAP - DPC PKB Kabupaten Cilacap menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Desa Mujur Lor Kecamatan Kroya, yang saat ini sedang mengungsi di sejumlah titik. Bantuan yang diberikan diantaranya dalam bentuk sayuran-sayuran sebanyak 2 pick up, makanan siap saji 2 pick up, beras, minyak, gula pasir 1 pick up, pampers, selimut, vitamin, dan obat-obatan. Lokasi distribusi sayuran berada di dapur umum yang terletak di Masjid Al Jihad Kiyai Lukman, Desa Mujur Lor, sedangkan lokasi distribusi makanan siap saji, pampers, selimut, vitamin dan obat-obatan di posko MI Darwata Mujur Lor. https://radarbanyumas.co.id/banjir-meluas-di-cilacap-ribuan-jiwa-diungsikan/ Ketua DPC PKB Cilacap Sarif Abdillah mengatakan, untuk tahap pertama, PKB membantu korban banjir di Desa Mujur Lor yang cukup terdampak akibat bencana banjir kali ini. "Ini merupakan partisipasi dari semua kader PKB kepada masyarakat Mujur Lor, yang semoga bisa meringankan beban kondisi saat ini," katanya setelah penyerahan bantuan, Rabu (28/10). Bukan hanya bantuan permakanan, PKB juga akan mencari penyebab dan mencarikan solusi persoalan banjir di Kroya ini, diantaranya dengan mendorong fraksi PKB, baik di DPRD Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, maupun DPR RI untuk mendesak instansi berwenang supaya segera melakukan normalisasi Sungai Tipar yang jadi penyebab air meluap ke permukiman. "Kita di DPRD Provinsi juga akan berkoordinasi dengan PSDA, bagaimana menata dan maping daerah-daerah yang memang kondisi sungainya tidak lagi standar sungai, yang artinya butuh normalisasi endapan lumpur yang ada di bawah," ungkap Sarif yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah ini. Hanya untuk itu, diperlukan koordinasi antara Pemkab Cilacap dan Pemprov Jawa Tengah, dan harus bersinergi dalam menyelesaikan persoalan luapan air yang menyebabkan banjir di Kroya ini. "Supaya kondisi sungai yang tidak sesuai dengan standar aliran sungai bisa tertata dengan baik, ini bagian yang harus kita lakukan bersama-sama, antara Pemkab dan Pemprov," tandasnya. (nas/rdr)

Sumber: