Tolak Normalisasi dengan Israel, Indonesia Harus Tetap Bersama Palestina

Sudarnoto. Foto Istimewa JAKARTA - Pemerintah diminta tidak membuka peluang untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah harus tetap bersama rakyat Palestina dan mengusir Israel yang telah melakukan penjajahan. Pemerintah Indonesia tak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hubungan Indonesia dan Israel tak perlu diperbaiki, penjahahan terhadap Palestina masih dilakukan. https://radarbanyumas.co.id/saudi-tolak-normalisasi-dengan-israel/ https://radarbanyumas.co.id/indonesia-buka-calling-visa-bagi-warga-israel-kpiqp-ini-mencederai-elemen-bangsa/ "NU sendiri berpandangan bahwa selama Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel," katanya, Selasa (15/12). Ditegaskannya, dukungan NU untuk kemerdekaan Palestina tidak berubah. NU konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana sejak diputuskan secara resmi dalam Muktamar ke-13 NU Tahun 1938 di Pandeglang, Banten. NU, kembali menegaskan komitmen membela kedaulatan Palestina dengan ibu kota Yerussalem pada Muktamar ke-33, tanggal 1-5 Agustus 2015. "Untuk itu, NU mengapresiasi pemerintah RI yang secara teguh mengemban mandat konstitusi dengan politik bebas dan aktif yang selama ini dilakukan dalam memberi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," katanya. Senada diungkapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul Hakim. Dia menyebut pemerintah harus tetap teguh pada pendiriannya yang tak akan memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel. Tak perlu ada kerja sama dengan penjajah Palestina tersebut. "Semua upaya kerja sama termasuk kerja sama bidang ekonomi dengan Israel harus ditolak," katanya. Ditegaskannya, Pemerintah Indonesia harus tetap konsisten dan konsekuen dengan identitasnya sebagai bangsa yang menentang penjajahan. "Kita meyakini sepenuhnya bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," katanya. Diungkapkannya, MUI mengapresiasi Menteri Luar Negeri Indonesia dalam menanggapi isu normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. "Kemenlu, khususnya kepada Ibu Menlu yang telah bersikap tegas, jelas dan konsisten dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia yang sejak awal antipenjajahan," katanya. Dikatakannya, jika penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina dibiarkan, persaudaraan dan perdamaian dunia tidak akan tercapai. Masyarakat dunia harus tahu bahwa keyakinan dan pandangan tegas Indonesia tentang penolakan imperialisme sudah menjadi prinsip pokok dari politik luar negeri sejak merdeka. "MUI meminta kepada pemerintah khususnya kepada Kemenlu dan Menlunya untuk terus berjuang di pentas dunia bagi kemerdekaan rakyat Palestina. MUI akan senantiasa memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya melawan imperialisme Israel," katanya. Pun dengan yang dilontarkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ditegaskannya, Indonesia sepenuhnya berdiri bersama rakyat Palestina untuk lepas dari penjajahan Israel. Politikus Partai Golkar itu menilai normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel bisa terbangun jika ada rasa percaya, saling menghormati, dan memiliki visi yang sama. "Jika persoalan Palestina bisa tuntas, maka tentu normalisasi akan sangat mudah. Jika belum, normalisasi akan tidak ada maknanya, semoga persoalan Palestina bisa segera tuntas," ujarnya. Dijelaskannya, komitmen pemerintah Indonesia tentu adalah terkait penegakan hukum atas kedaulatan Palestina. "Indonesia tak memiliki masalah dengan negara manapun termasuk Israel. Namun yang diperjuangkan Indonesia justru hak masyarakat Palestina sehingga bisa hidup sebagai negara berdaulat sepenuhnya," terangnya. Karenanya, dia berharap Israel dapat segera menyelesaikan persoalan dengan Palestina dengan mengakui hak teritorial Palestina sebagai negara berdaulat. Di sisi lain, dia mengaku hingga saat ini belum mendengar rencana Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel seperti pemberitaan di berbagai media internasional beberapa waktu lalu. “Sementara ini saya belum mendengar rencana tersebut dari pemerintah, sehingga justru saya mempertanyakan dasar klaim tersebut. Saya yakin bahwa pemerintah Indonesia sepenuhnya berdiri bersama rakyat Palestina," katanya.(gw/fin)

Sumber: