Pengusaha Hotel Minta Pemkab Hapus Pajak

TUTUP : Objek wisata Teluk Penyu tidak terjaga setelah diberlakukan social distancing. Tidak beroperasinya objek wisata otomatis mengurangi retribusi daerah dari pariwisata. NASRULLOH/RADARMAS
CILACAP-Okupansi atau tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten Cilacap merosot tajam hingga angka 10 persen atau bahkan kurang, sejak mewabahnya pendemik Covid-19.
Hal ini memaksa sejumlah hotel merumahkan separo karyawannya, bahkan ada sejumlah hotel yang memilih menghentikan operasional per 1 April Kemarin.
Menyikapi hal tersebut, Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cilacap meminta keringanan dari pemerintah atas pajak hotel dan restaurant untuk dihapus sementara waktu.
"Selama periode wabah ini kita harapkan dihapus sementara waktu. Soal ini kita sudah bersurat kepada Bupati. Kita tunggu kebijakan pemerintah kabupaten soal ini," kata Ketua BPC PHRI Kabupaten Cilacap, Amin Suwanto, Rabu (1/4).
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap Subiharto menegaskan, pihaknya tidak bisa menghapus pajak hotel dan restaurant. Karena pajak hunian atau okupansi adalah self assessment dimana tetap menyesuaikan apa yang dilaporkan tentang tingkat huniannya.(nas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: