Terkait Debu PLTU Karangkandri, Gubernur Minta Perbaikan Sistem Pengiriman

ISTIMEWA TINJAU : Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat meninjau lokasi ash yard PLTU Karangkandri, kemarin. CILACAP - Konflik warga "kampung debu" Desa Slarang Kecamatan Kesugihan terus bergulir. Keberadaan ash yard atau tempat penampungan sementara limbah B3 yang berada di belakang permukiman warga diklaim mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup di Dusun Winong dan sekitarnya. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menyoroti hal tersebut. Usai melakukan peninjauan ash yard PLTU Karangkandri, termasuk mendengarkan keluhan warga sekitar, kemarin, Ganjar meminta pihak PLTU untuk membenahi sistem pengiriman. Terutama pengiriman batubara, sehingga tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Dia juga meminta pihak PLTU untuk membuat semacam dome atau kubah penyimpanan tertutup. Pasalnya, tempat penyimpanan batubara yang ada saat ini hanya berupa dome tanpa penutup depan dan belakang. Selain itu, lokasinya juga berdekatan dengan permukiman sehingga dikeluhkan warga sekitarnya. "Ada dua yang dikeluhkan warga. Satu bau. Kedua debu. Hampir seluruh kegiatan operasional industri menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Kita berupaya mengeleminasi berbagai risiko yang timbul, seperti permasalahan sosial, pencemaran, dan lainya," kata Ganjar. Lebih lanjut menurutnya, debu tersebut (bottom ash) berasal dari limbah batubara yang dibeli oleh pabrik semen. Namun untuk sementara ditempatkan di ash yard belakang pemukiman warga. "Karena sistem delivery-nya membutuhkan waktu dan belum beres, disimpan di sini. Tapi karena kemarin kemarau debunya terbang kemana-mana dan dikomplain," ujarnya. Terpisah, Koordinator Jaringan Peduli Lingkungan Cilacap, Bagus Ginanjar mengatakan dampak tersebut juga dirasakan di dua desa terdekat dengan PLTU, yaitu Desa Karangkandri dan Menganti. Selain itu, banyak warga yang mengidap penyakit, bronkitis, TB, ISPA dan lainnya. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengeluarkan keputusan dan kebijakan tidak mengutamakan kepentingan masyarakat. "Kalau sudah ada kejadian seperti ini harusnya ada kebijakan pemerintah yang dapat mendorong evaluasi kebijakan. Dan menekan seluruh jajaran terkait untuk melakukan pengawasan, terhadap konteks permasalahan sengketa lingkungan hidup di Winong ini, " kata dia. (ray)

Sumber: