EWS Bantuan Pemprov Tidak Berfungsi

EWS dari Dinas ESDM masih berfungsi semua. Kemarin baru ada perawatan DAYEUHLUHUR - Satu unit alat sistem deteksi dini atau Early Warning System (EWS) bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kondisinya sudah rusak. Alat ini tidak lagi berfungsi setelah beberapa tahun dipasang di Desa Cilumping Kecamatan Dayeuhluhur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Tri Komara Sidhy mengatakan, EWS ini dipasang untuk memantau pergerakan tanah di Desa Cilumping. "Ada yang tidak berfungsi," ujarnya melalui Kepala UPT BPBD Majenang, Edi Sapto Prihono didampingi staf, Muhadi, Jumat (24/5). Dia mengatakan, EWS tersebut hanya salah satu dari 12 unit pendeteksi dini gerakan tanah yang ada di Kabupaten Cilacap. Seluruhnya merupakan bantuan dari BPPTKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah. "Tersebar di sepuluh desa," kata dia. Menurut dia,l selama ini perawatan seluruh EWS yang ada di Kabupaten Cilacap dilakukan oleh pemberi bantuan. Perawatan dilakukan sesuai jadwal yanh disusun pemilik sekaligus pemberi bantuan. Sementara petugas BPBD hanya mendampingi dan membantu tiap kali ada teknisi yang turun ke lokasi. Teknisi dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, beberapa waktu lalu datang ke lokasi. Mereka memeriksa alat yang ada di Desa Bolang Kecamatan Dayeuhluhur, Palugon (Wanareja) dan Ujungbarang (Majenang). Demikian juga dengan yang ada di Deaa Negarajati dan Bantarmangu Kecamatan Cimanggu serta Desa Pamulihan (Karangpucung). "EWS dari Dinas ESDM masih berfungsi semua. Kemarin baru ada perawatan," jelasnya. Perawatan serupa juga dilakukan teknisi dari BPPTKG. Kedatangan mereka untuk memastikan alat berfungsi baik. Selain itu, alat tersebut harus terhubung dengan server untuk memantau gerakan tanah. Server ini berada di kantor UPT BPBD Majenang dan bisa dipantau petugas piket setiap saat. Dia menambahkan, seluruh alat ini belum ada serah terima ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap. Kalaupun sudah diserahkan, butuh teknisi khusus yang justru tidak dimiliki Pemkab Cilacap. "Biaya perawatan juga mahal," tandasnya. (har/din)

Sumber: