Dana Pemerintah Mengendap di Bank Rp 274 Triliun, Pusat Desak Pemda Belanjakan Anggaran

Ilustrasi uang. Foto Istimewa JAKARTA - Penyerapan anggaran untuk pemulihan ekonomi di daerah belum berjalan secara optimal. Hingga Oktober 2020, anggaran sebesar Rp274 triliun masih terpakir di perbankan. Padahal, dengan belanja anggaran daerah akan memperkuat kebijakan fiskal di mana untuk mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi Covid-19. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti mengingatkan, pemda agar segera membelanjakan PEN. https://radarbanyumas.co.id/program-pemulihan-ekonomi-nasional-klaster-perlindungan-sosial-akan-tercapai-100/ "Sudah memasuki akhir November. Kita minta pemda mau memaksakan belanja dari uang di bank dan APBD-nya untuk dinaikkan. Ini untuk mengerakkan ekonomi, sehingga kebijakan fiskal bisa in line antara pusat dan daerah," ujar Astera dalam video daring, kemarin (27/11). Adapun dana milik pemerintah yang mengendap di bank sebanyak Rp 274 triliun hingga Oktober 2020. "Harapan kami uang di bank itu segera di belanjakan sepenuhnya hingga akhir tahun ini," katanya. Sementara itu, lanjut dia, realisasi belanja pada APBD hingga Oktober 2020 masih sekitar Rp400 triliun atau setara 37 persen dari total anggaran Rp1.080 triliun. Ia berharap semua dana tersebut bisa terserap seluruhnya pada akhir tahun 2020. "Polanya banyak daerah justru belanja di last minute atau membayarnya di menit-menit akhir. Ini perlu adjustment kembali, tolong tahun depan supaya bisa di percepat," ucapnya. Ia juga mengingatkan, kegiatan belanja harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggungjawab. Hal ini agar tetapt sesuai rencana dan unsur governance tetap terjaga dengan baik. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya menyatakan penyerapan anggaran PEN di daerah masih terbilang sangat minim. Bendahara negara ini meminta belanja pemda harus ditingkatkan. "Saya ingin garis bawahi bahwa saat pemerintah pusat melakukan dan terus menerus mencoba melihat alokasi dan distribusi serta penyerapan dari program-program PEN, kita lihat di tingkat daerah penyerapan masih perlu ditingkatkan," ujar Sri Mulyani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merinci belanja yang realisasinya masih sangat rendah dalam PEN salah satunya adalah belanja kesehatan. Dari Rp30,4 triliun yang dialokasikan, realisasinya baru sebesar Rp13,3 triliun. Sementara untuk belanja jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dari alokasi Rp22,8 triliun realisasi baru sebesar Rp 1,7 triliun atau sekitar 51 persen. "Masih ada tiga bulan, seharusnya 49 persen (terealisasi) bisa sangat membantu masyarakat di daerah," tukasnya. (din/fin)

Sumber: