HGN 2020: Nadiem Janji Sejahterakan Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Foto istimewa JAKARTA - Momentum Hari Guru Nasional (HGN) 2020 menjadi refleksi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru, khususnya honorer swasta dah negeri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyatakan komitmennya dan bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan nasib guru-guru honorer. "Melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), para guru yang berstatus non-PNS dapat menjadi ASN. Kami mohon doa Bapak dan Ibu guru agar semua langkah ini berjalan baik dan lancar," kata Nadiem dalam upacara HGN virtual, Rabu (25/11). https://radarbanyumas.co.id/bakti-padamu-guru-program-rumah-subsidi-dari-gubernur-ridwan-kamil/ https://radarbanyumas.co.id/penyaluran-bantuan-subsidi-gaji-guru-honorer-rendah-serapan-pen-tak-capai-100-persen-di-2020/ Nadiem menambahkan, bahwa sejauh ini pihkanya juga telah melakukan berbagai kebijakan yang telah dijalankan di masa pandemi ini. Diantaranya, bantuan kuota data internet, fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengalokasian BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk penanganan Covid-19 di sekolah negeri dan sekolah swasta. Selain itu, keijakan bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS, kurikulum darurat, program Guru Belajar, laman Guru Berbagi, program Belajar dari Rumah di TVRI, dan seri webinar masa pandemi. "Berbagai upaya ini dilakukan semata-mata untuk menempatkan profesi guru pada tempatnya yang mulia dan terhormat. Mereka telah mempersembahkan pengorbanan yang besar dalam hal waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-muridnya," ujarnya. Menurut Nadiem, selama pandemi Covid-19 para guru telah mencoba berbagai metode pembelajaran. Ada yang melakukan pembelajaran secara dalam jaringan (daring). Ada guru yang mengatur anak didiknya dalam sebuah kelompok belajar berskala kecil dan didatangi bergiliran. "Ada pula yang bergilir masuk sekolah, melakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," ujarnya. Selain itu, lanjut Nadiem, ada juga guru yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua untuk membantu proses belajar mengajar. Namun, ada juga yang harus mencari sinyal hingga ke seberang sungai, bukit, dan sebagainya untuk dapat menjalankan pembelajaran. "Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang luar biasa," imbuhnya. Ketua DPR-RI, Puan Maharani juga meminta pemerintah meningkatkan perhatian dan kesejahteraan para guru, khususnya honorer. Untuk itu ia berharap, seleksi satu juta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terealisasi dengan baik pada 2021. "Kami di DPR akan terus memperjuangkan kesejahteraan guru honorer dan pengangkatan guru honorer menjadi ASN segera terwujud," kata Puan. Menurut Puan, peran guru sangat vital dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan begitu, nasib maupun kesejahteraan guru harus menjadi perhatian bersama. "Peringatan Hari Guru Nasional tahun ini harus menjadi momentum menegaskan komitmen dan upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan guru sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia," ujarnya. Sementara itu, Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menilai bahwa kesejahteraan bagi guru khususnya guru honorer di sekolah swasta dan negeri mesti ditingkatkan, minimal setara UMP/UMR. "P2G sebagai organisasi guru yang banyak diisi oleh guru-guru honorer, upahnya hanya 500-700 ribu per bulan. Di sisi lain mereka tetap dituntut sempurna dan profesional dalam melaksanakan tugas. Kami sangat sedih, honor guru honorer ini horor, ini sangat tidak manusiawi," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim. Oleh karena itu, P2G mengapresiasi upaya Pemerintah Pusat yang telah membuat kebijakan membuka lowongan seleksi guru honorer menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak satu juta lowongan tahun depan. "Kebijakan strategis ini diyakini akan sangat membantu persoalan kekurangan guru di Tanah Air. Berdasarkan data Kemendikbud, sampai 2024 Indonesia mengalami kekurangan 1,3 juta guru," ujarnya. Selain itu, kata Satriwan, perlunya pembenahan dalam rekrutmen guru dan desain pengembangan kompetensi guru ke depan. Sebab, terkait konteks rekrutmen guru, persoalan sebenarnya sudah muncul di level hulu, yakni ketika mahasiswa calon guru masuk kampus LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan). "Rendahnya kompetensi guru Indonesia hingga sekarang, tak lepas dari buruknya pengelolaan guru mulai dari hulunya yakni LPTK tersebut," sebutnya. Menurut Satriwan, rekrutmen guru pola ikatan dinas ini memberikan setidaknya dua manfaat sekaligus. Yakni guru yang direkrut adalah benar-benar guru pilihan dan memiliki kompetensi sejak mulai kuliah di LPTK yang berstatus PNS dan rekrutmen guru pola ikatan dinas sejak di LPTK ini dapat memenuhi kekurangan guru secara nasional. "Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru adalah keharusan yang mesti dipenuhi oleh negara, baik Kemdikbud/Kemenag maupun pemerintah daerah," tuturnya. Di sisi lain, Satriwan mengaku kecewa melihat fakta, masih banyaknya daerah provinsi dan kota/kabupaten yang anggaran pendidikannya dalam APBD masih jauh di bawah 20 persen. Padahal, telah menjadi kewajiban daerah (dan pusat) untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. "Bahkan, P2G menemukan ada Pemda yang anggaran pendidikannya di bawah 5% APBD. Belum lagi, berapa persen yang bisa kita harapkan alokasinya untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi guru? Tak bisa berharap banyak akan peningkatan kualitas guru kalau begini," pungkasnya. (der/fin)

Sumber: