Konflik Agraria di 8 Kecamatan Cilacap Tak Kunjung Selesai

Bentuk Tim Penyelesaian CILACAP-Sejumlah petani dan Serikat Tani Mandiri (STM) di Kabupaten Cilacap mendesak pemerintah kabupaten Cilacap untuk menyelesaikan konflik agraria yang berada di 8 Kecamatan Kabupaten Cilacap. Desakan disampaikan dalam audiensi yang digelar di gedung DPRD Cilacap, kemarin (3/3). "Beberapa tahun yang lalu, kami dari komisi A sudah sering mengadakan pertemuan, baik yang di adakan STM maupun dari Komisi A agar konflik ini tidak berlarut-larut," kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap Romlan. Untuk wilayah konflik agraria yang menjadi sengketa di 8 Kecamatan, antara lain di Patimuan, Gandrungmangun, Wanareja, Kawunganten, Kampung Laut, Dayeuluhur, Cipari, dan Kecamatan Cimanggu. "Pemerintah wajib menyelesaikan konflik ini, komisi A akan menelusuri dan menginventaris dengan data yang ada di pemerintahan Kabupaten Cilacap," ujarnya. Setelah data tersebut terkumpul, tegas Romlan, akan dilanjutkan untuk ditanyakan ke kementrian kehutanan. Hal ini berkaitan dengan program revolusi agraria yang di diprogramkan pemerintah pusat. "Pertemuan audiensi ini untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar memperoleh hak-haknya, khususnya bagi tanah yang bersengketa baik dengan perhutani maupun dengan BTPN," tambah dia. Karena itu, Komisi A pun mendeadline agar bisa mendapatkan data. Rencananya, pada 8 Maret mendatang, data sudah terkumpul. kemudian, akan dikirim ke staf kepresidenan. "Mudah-mudahan ada tindak lanjut, paling tidak pemanfaatan diserahkan pada yang selama ini mengharap atau mengelola," Sementara, perwakilan dari Serikat Tani Mandiri yang diwakili Sugeng mengatakan, ada sekitar 12 ribu hektar lahan yang berada di 8 Kecamatan menjadi konflik sengketa lahan antara petani dan Perhutani dan BTPN. "Untuk menyelesaikan konflik ini, setelah pertemuan diharapkan dibentuk tim penyelesaian konfik agraria, agar kedaulatan dan kemandirian pangan menjadi jelas dan pemerintah berpihak pada siapa," tegasnya. (fiz/ttg)

Sumber: