Program Kartu Prakerja Akan Diperpanjang Pada 2021

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari JAKARTA - Program Kartu Prakerja akan diperpanjang pada 2021. Ini kesempatan bagi para peserta yang belum lolos. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan program pelatihan prakerja akan dilanjutkan pada 2021. Ini membuka peluang bagi peserta yang belum lolos untuk kembali mendaftarkan diri. https://radarbanyumas.co.id/blt-dana-desa-diperpanjang-jadi-sembilan-bulan/ https://radarbanyumas.co.id/bansos-tunai-dilanjut-januari-juni-2021-sasar-10-juta-keluarga/ "Pendaftar yang sudah memasukkan data yang belum lulus di tahun ini jangan berkecil hati karena masih bisa daftar di tahun depan jadi join 2021. Data-data teman-teman masih tersimpan di kartu prakerja jadi tidak perlu mengulang dari awal," jelasnya, Selasa (3/11). Bagi peserta yang telah lulus dan menerima manfaat dari pelatihan tahun ini, tidak bisa mendaftarkan diri tahun depan. "Peserta yang sudah menerima bantuan untuk tahun ini tidak akan menerima lagi tahun depan. Kami kedepankan prinsip pemerataan," lanjutnya. Denni belum menjelaskan secara rinci kuota penerima program bantuan tersebut untuk 2021. Namun, pihaknya memastikan konsep Kartu Prakerja 2021 nanti masih akan sama dengan 2020. Yakni menjaring para pencari kerja atau pekerja yang terdampak di-PHK agar memperoleh nilai tambah melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu, Denni juga membeberkan rangkaian pelaksanaan Kartu Prakerja tahun 2020. Sepanjang pelaksanaan hingga gelombang 10, pihaknya telah menyalurkan Rp5,7 triliun insentif kepada 4,9 juta penerima per 30 Oktober 2020. “Kenapa tidak banyak? Karena Permenko menyatakan kami menyalurkan 600 ribu per bulan itu betul-betul per bulan, tidak bisa dirapel,” ungkapnya. “Kalau dirapel di depan biasanya orang-orang cepat belanja dan kemudian di bulan kedua, kurang uang,” imbuhnya. Dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah mengalokasikan Rp20 triliun untuk program Kartu Prakerja. Setiap penerima mendapatkan total insentif Rp2,4 juta yang dibayar per bulan sebesar Rp600 ribu selama empat bulan setelah menyelesaikan pelatihan dan memberikan peringkat dan ulasan pelatihan. Dijelaskannya, dari gelombang 1-10, total peserta yang mendaftar mencapai 40 juta orang, 47 persen di antaranya pendaftar perempuan. "Dari jumlah itu, 26 juta lolos verifikasi email, kemudian 18 juta lolos verifikasi nomor telepon selular, dan dari jumlah itu mengerucut menjadi 5,59 juta orang menerima surat keputusan (SK) penerima program," katanya. Dikatakannya dari jumlah itu, 5,2 juta orang telah membeli pelatihan dan sebanyak 4,94 juta peserta telah selesai minimal satu pelatihan. “Yang telah menerima insentif (dengan yang menyelesaikan satu pelatihan) selisihnya pendek, kenapa? Karena setiap hari kami melakukan pengecekan dan pembayaran insentif, begitu rating, ulasan diterima, kami salurkan (insentif),” katanya. Denni menambahkan 5,59 juta peserta itu berasal dari 514 kabupaten/kota di Tanah Air dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Rote Ndao. “Jalan digital ini bisa merengkuh Indonesia dalam waktu tiga bulan saja. Kalau ini pelatihannya offline harus pergi ke kota besar, tinggal di sana beberapa bulan dan itu semua uang transportasi, makan, tapi dengan digital, sekarang bisa melayani Sabang-Merauke hingga kepulauan,” katanya. Dikatakannya pula berdasarkan survei evaluasi I periode 5 Agustus hingga 31 Oktober 2020, sebanyak 13 persen peserta yang sebelumnya pengangguran menjadi memiliki pekerjaan setelah mengikuti pelatihan. “Sebanyak 13 persen dari mereka yang semua pada Februari tidak bekerja, sekarang mereka menjadi bekerja,” katanya. Survei evaluasi I, menurutnya direspons oleh 2.423.865 penerima Kartu Prakerja. Per Februari 2020, sebanyak 41 persen di antaranya atau 993.784 orang mengaku tidak bekerja sebelum mengikuti program. Setelah disurvei, 13 persen dari 41 persen pengangguran itu atau sekitar 129.191 peserta kini memiliki pekerjaan. Sedangkan, sebanyak 59 persen dari peserta survei evaluasi I atau sekitar 1.430.080 orang, sebanyak 42 persen di antaranya tetap bekerja. Survei juga menyebutkan tujuh kategori pelatihan yang paling banyak diminati yakni gaya hidup (membuat masker, tata rias), manajemen pengelolaan UMKM, dan penjualan pemasaran terkait pemasaran digital dan bisnis daring. Terkait gelombang 11 yang dibuka sejak 2 November akan ditutup Rabu (4/11) pukul 12.00 WIB. Gelombang 11 dibuka sebagai realokasi kuota dari penerima manfaat gelombang 1-10 yang dicabut kepesertaannya. "Kami kumpulkan dan hidupkan di batch 11 sesuai dengan Keputusan Komite Cipta Kerja. Gelombang 11 akan ditutup besok siang pukul 12.00 WIB," ujarnya. Adapun kuota penerima yang ditampung gelombang 11 ini, yakni sekitar 400.000 orang. Sampai saat ini, Denni mengatakan prakerja gelombang 11 sudah diserbu 5,5 juta pendaftar. "Peserta juga sudah mendaftar di setiap provinsi, itu sudah terisi lebih dari 100 persen kuota yang disediakan jadi lebih dari cukup," imbuh Denni. Denni memperkirakan gelombang 11 rangkaian terakhir kartu Prakerja di tahun ini. Sebab, belum ada arahan lebih lanjut dari KCK terkait gelombang selanjutnya. Sementara sisa waktu pelatihan di tahun ini makin sempit yakni kurang dari dua bulan. "Karena ini sudah mendekati akhir tahun dan kita melihat bahwa pendaftar sudah diberikan kesempatan yang cukup luas untuk menerima kartu pekerja, untuk mengambil pelatihan," jelasnya. Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan Program Kartu Prakerja akan menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam menilai dan menjaga kualitas program. “Ini bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas program pelatihan Kartu Prakerja,” katanya. PMO Kartu Prakerja menyepakati kerja sama dengan IPB terkait pemantauan penyelenggaraan pelatihan program untuk mendorong penguatan tata kelola dan meningkatkan akuntabilitas program ke depan. Menurut dia, kerja sama dengan institusi pendidikan itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 yang menyebutkan agar PMO melibatkan ahli dalam penilaian pelatihan. Sebelumnya, PMO Kartu Prakerja telah menandatangani kerja sama serupa dengan Universitas Indonesia, Universitas Katolik Atmajaya, dan Indonesia Mengajar. Rudy menambahkan sejak dibuka 11 April 2020, Program Kartu Prakerja mendapat sambutan besar masyarakat. Kartu Prakerja melibatkan tujuh platform digital sebagai mitra dan 147 lembaga pelatihan dengan menawarkan lebih dari 1.500 jenis pelatihan.(gw/fin)

Sumber: